CILEGON – Sekretaris Daerah Kota Cilegon Abdul Hakim Lubis mengatakan, Pemkot Cilegon akan memberikan toleransi kepada CPNS yang baru dilantik Selasa (17/2/2015) ini, untuk mutasi ke luar daerah, selama dasar argumentasi mutasi itu masih dianggap wajar. Pernyataan itu dikatakan Lubis menyusul adanya sejumlah pertanyaan yang muncul dari CPNS terkait dengan durasi masa pengabdian sebagai aparatur di Pemkot Cilegon. “Walaupun ada aturan kita yang membatasi mereka harus mengabdi minimal 10 tahun baru boleh mutasi, tapi dalam konteks tertentu, tanpa harus menunggu 10 tahun (mutasi keluar daerah-red) itu bisa dilakukan,” ujarnya kepada radarbanten.com di ruang kerjanya.

Ia mencontohkan, bila ada seorang aparatur perempuan yang harus turut suami tugas ke luar daerah, kendati belum memenuhi kewajibannya mengabdi 10 tahun, namun hal itu dapat menjadi alasan yang cukup mendasar sehingga permohonan mutasinya harus dipenuhi. “Tapi kalau tidak ada alasan yang jelas, ya gak bisa (mutasi-red) dong. Jadi intinya ada hal yang sifatnya manusiawi, menjadi pertimbangan kita,” imbuhnya.

Dijelaskan Lubis, kurangnya jumlah aparatur di Pemkot Cilegon menjadi pertimbangan pihaknya pula untuk mempersulit aparatur yang berencana mutasi. “(Kalau aparatur mutasi keluar daerah-red) Kita pasti rugi, karena SDM kita kurang. Apalagi untuk pengadaan SDM melalui CPNS itu kan butuh biaya yang tidak sedikit,” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah CPNS lolos seleksi yang umumnya berasal dari luar daerah mempertanyakan kepastian batas waktu minimal pengabdian di lingkungan Pemkot Cilegon. Mereka dibingungkan, pasalnya dalam pengumuman rekruitmen Pemkot menetapkan kewajiban mengabdi minimal 5 tahun, belakangan mereka justru dapat pemberitahuan bahwa pengabdian itu minimal 10 tahun, dan baru diperboleh untuk mutasi keluar daerah. (Devi Krisna)