Ali Zamroni: KBM di Sekolah Lebih Baik Ditunda Hingga Akhir 2020

0
1.128 views

SERANG – Anggota DPR RI Komisi X Ali Zamroni menilai panduan pembelajaran selama Covid-19 perlu ditinjau kembali. Anggota dewan dari Dapil Banten ini berpendapat agar kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah sebaiknya ditunda hingga akhir tahun 2020.

Dikatakan Ali, menurut panduan Kemendikbud hanya daerah dengan zona hijau yang diperbolehkan melaksanakan belajar tatap muka yaitu 6 persen atau sekitar 85 kab/kota zona hijau se-Indonesia. Ia menilai kebijakan tersebut akan membuat masyarakat gusar dan bertanya-tanya mengenai jaminan keamanan jangka panjang bagi siswa dan guru.

“Masih banyak yang harus diatur secara rinci apabila KBM tatap muka akan dilakukan. Di antaranya terkait koordinasi dan sosialisai Kemendikbud kepada Pemda yang berada di zona hijau. Apakah sudah maksimal? Jangan sampai kebijakan itu membuat situasi panik atas ketidaksiapan orang tua murid,” kata Ali, Rabu (17/6).

Persoalan urgent lain yang harus diperhatikan ialah soal anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan KBM tatap muka ini. Ali pun mempertanyakan apakah pemerintah daerah (Pemda) sudah merancang kesiapan anggaran untuk memfasilitasinya.

Ali juga memikirkan nasib 94 persen atau 492 kab/kota lainnya yang masih dalam status zona kuning, oranye, dan merah.

“Jika pemerintah hanya memperhatikan kondisi belajar bagi zona yang aman, padahal hanya sedikit dari sekian banyak sekolah yang tak membuka aktivitas belajar tatap muka. Lantas bagaimana nasib belajar siswa yang daerahnya masih dalam kawasan zona awas?,” ujar Ali.

Selain itu, sambung Ali, sekolah-sekolah yang berada di zona hijau juga dikhawatirkan belum tentu siap untuk melaksanakan KBM tatap muka. Terlebih sekolah-sekolah di zona hijau rata-rata bukan di daerah perkotaan. Artinya sekolah tersebut bahkan tidak memiliki sarana dan akses kesehatan yang memadai.

“Pemerataan akses teknologi PJJ (pembelajaran jarak jauh) yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, juga harus dicarikan jalan keluar. Di Lebak Selatan, misalnya, untuk akses internet bagi pelajar masih sangat sulit,” jelas Ali.

Ali Zamroni menilai penundaan KBM tatap muka bisa dilakukan dengan catatan Kemendikbud harus mereview sistem pembelajaran daring yang sudah berjalan. Agar lebih memperhatikan kebutuhan siswa dalam fasilitas PJJ sehingga tidak membebani siswa dan orang tua didik.

“Siswa kurang mampu harus diberikan kuota atau paket data agar tetap ikut KBM secara daring, dan materi pembelajaran lebih dirancang dengan efektif dan tidak membebani,” harap Ali. (Riko)