Alokasi Pupuk Subsidi untuk Banten Dipangkas

0
955

SERANG – Alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayah Banten tahun ini dipangkas hampir sebanyak enam ribu ton. Tahun lalu, pupuk subsidi untuk wilayah Banten sebanyak 27 ribu ton, sedangkan tahun ini hanya 22.900 ton. Akibatnya, para petani harus merogoh kocek lebih dalam untuk menutupi kekurangan pupuk subsidi dengan membeli yang non-subsidi.

Staf Penjualan Daerah Perwakilan Banten PT Petrokimia Gresik Budi Murdoko mengungkapkan, tahun ini pemerintah mengurangi jumlah pupuk bersubsidi sebanyak satu juta ton se-Indonesia. “Akibatnya, jatah pupuk untuk daerah-daerah di Indonesia, termasuk Banten, berkurang,” ujar Budi saat silaturahmi bersama kelembagaan dan media sosial kabupaten kota Serang di salah satu rumah makan di Kota Serang, Kamis (27/4).

Tahun 2016, jatah pupuk subsidi jenis NPK di Banten hanya 27 ribu ton. Namun, karena kondisi di lapangan kurang maka perlu ada penambahan pupuk sebanyak 3.864 ton. Penambahan alokasi itu pun langsung habis.

Namun, Budi mengatakan, dengan melihat kondisi itu, alokasi pupuk bersubsidi bukannya ditambah malah dikurangi. Tahun ini, alokasinya hanya 22.900 ton. Dengan cadangan, jumlah pupuk subsidi jenis NPK yang saat ini sedang digandrungi petani hanya 28 ribu ton.

Untuk itu, tambahnya, apabila tahun ini ada kekurangan pupuk bersubsidi dan petani meminta penambahan maka kebutuhan itu dapat disampaikan ke Dinas Pertanian (Distan) kabupaten/kota sehingga kemudian akan disampaikan ke Distan provinsi lalu ke Kementerian Pertanian. Jumlah kuota bisa saja ditambah bila pemerintah memutuskan berdasarkan usulan kebutuhan. “Sementara saat ini alasan pemerintah mengurangi subsidi pupuk karena alasan anggaran,” ungkapnya.

Dijelaskannya, upaya pemerintah menarik subsidi pupuk sedikit demi sedikit bertujuan agar petani semakin mandiri. Pengurangan subsidi ini mirip dengan pengurangan subsidi pada bahan bakar minyak sehingga ke depan masyarakat diharapkan tidak lagi menggunakan bahan bakar Premium yang bersubsidi melainkan hanya menggunakan Pertalite dan Pertamax.

“Yang paling banyak menggunakan pupuk subsidi adalah petani padi. Paling banyak di daerah Lebak dan Pandeglang,” tuturnya.

Meskipun alokasi berkurang, tetapi penyaluran pupuk subsidi per bulan dilakukan dengan melebihkan sedikit dari alokasi yang seharusnya dikucurkan dengan mempertimbangkan kuota selama setahun. Sebagai solusi, PT Petrokimia Gresik menyediakan pupuk non-subsidi dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Petani juga dimudahkan dengan adanya pupuk jenis NPK yang majemuk. Dengan begitu, petani tidak lagi perlu membeli berbagai jenis pupuk satuan seperti SP, ZA, dan urea.

Bendahara Kelompok Tani Nelayan Andalan Provinsi Banten Mad Saleh menyesalkan pengurangan pupuk bersubsidi itu. Apalagi petani masih sangat membutuhkan adanya subsidi dari pemerintah. Kuota pupuk urea yang awalnya 196 kilogram per hektare kini tinggal 124 kilogram per hektare. Apabila ketersediaan pupuk subsidi kosong maka tak sedikit petani yang rela harus membayar lebih mahal untuk membeli pupuk non-subsidi apabila mendesak. “Namun, ada juga yang rela menunggu selama mendapatkan pupuk subsidi,” tuturnya.

Terkait penyaluran pupuk di Banten, ia mengungkapkan, selama ini sudah cukup baik. Hanya saja ada keterlambatan penyaluran pada masa tanam tahun lalu karena pemerintah belum membayarkan anggaran untuk pembelian pupuk subsidi. (Rostina/Radar Banten)