SERANG – Anak Gubernur Banten, M Fadhlin Akbar, terancam batal mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu 2019 untuk memperebutkan kursi DPD RI. Hal itu lantaran bukti dukungan yang sah jauh dari yang dipersyaratkan.
Dari 3.000 bukti dukungan KTP yang diharuskan, Fadhlin hanya memiliki 69 dukungan yang memenuhi syarat. Kekurangannya tidak tanggung-tanggung, sampai 2.931 KTP. Beruntung, anak Wahidin Halim ini tidak sendirian, masih ada 11 calon lainnya yang masih kurang dukungan.
KPU Banten telah menyampaikan hasil verifikasi administrasi (vermin) 26 berkas dukungan bakal calon anggota DPD RI, Minggu (13/5). Berdasarkan data KPU, dari 26 bakal calon anggota DPD RI yang menyerahkan bukti dukungan, hanya 14 orang yang lolos vermin. Sementara, 12 orang tidak lolos dan harus melakukan perbaikan. “Total yang harus melakukan perbaikan berkas dukungan sebanyak 12 orang,” kata komisioner KPU Banten Syaeful Bahri, kepada wartawan, Minggu (13/5).
Berdasarkan hasil vermin, 12 orang bakal calon tersebut diketahui bukti dukungannya kurang dari 3.000 KTP. Mereka ialah M Fadhlin Akbar, Habib Ali Alwi, Rukyat Idris, Abdhi Sumaithi, Asiroh, Hawasi Syabrawi, Tb M Ali Ridho, Sofiyan Nurdin, Enoh Junaidi, Tb Tengku Andurohman, Taftazani, Hika Transisia. (Sementara yang lolos verifikasi lihat tabel). “Yang paling banyak kekurangannya Fadhlin dan Taftazani, kurangnya di atas seribu. Yang lainnya di bawah seribu,” tambah Syaeful.
Proses vermin, lanjut Syaeful, dilakukan dalam dua jenis kegiatan, yakni verifikasi manual dan verifikasi online melalui aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) untuk mendeteksi kegandaan KTP dukungan internal dan eksternal.
Terkait dukungan bakal calon yang kurang dari 3.000, KPU masih memberikan kesempatan. “Bagi 12 calon yang jumlah dukungannya di bawah 3 ribu dukungan, diberikan waktu perbaikan mulai 14 hingga 20 Mei mendatang,” tandas Syaeful.
Ketua KPU Banten Agus Supriyatna mengatakan, proses verifikasi administrasi berkas calon DPD RI sudah selesai. Sesuai tahapan, KPU Banten mengumumkan hasil vermin paling lambat 13 Mei 2018. “Sebelum disampaikan, kami sudah menggelar rapat pleno,” kata Agus.
Agus menuturkan, proses pendaftaran calon DPD RI tahapannya cukup panjang. Mereka harus lolos vermin, kemudian harus lolos verifikasi faktual. “Tahapannya tidak mudah, selanjutnya tahapan verifikasi faktual,” ujarnya.
Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 7 Tahun 2018, setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD RI, harus mengantongi dukungan KTP elektronik minimal tiga ribu orang. Jumlah ini harus tersebar minimal di empat kabupaten kota. Perjuangan bakal calon, lanjut Agus, tidak berhenti sampai vermin, KPU akan melakukan verifikasi faktual. Sebab, masa pendaftaran calon DPD RI baru dibuka pada 9 Juli 2018. Sementara, saat ini semuanya masih bakal calon, belum menjadi calon tetap. “Penetapan daftar calon tetap DPD RI akan kami laksanakan pada September 2018,” jelasnya.
Agus menambahkan, dari 31 bakal calon yang menyerahkan bukti dukungan hingga 26 April 2018, hanya 26 bakal calon yang lolos ke tahapan verifikasi administrasi. “Hari ini (kemarin) yang lolos vermin hanya 14 orang, sementara 12 orang wajib melakukan perbaikan,” tutur Agus.
Komisioner Bawaslu Banten Nuryati Solapari yang ikut hadir dalam rapat tersebut menyetujui hasil verifikasi yang dilakukan KPU. “Kami sependapat dengan KPU. Kami minta para bakal calon yang akan melakukan perbaikan, tidak harus menunggu 20 Mei, sebaiknya mulai diurus secepatnya,” ungkap Nuryati. (den/air/dwi/RBG)
