Anggaran 42 OPD Dipangkas Rp2,4 Triliun

Butuh Rp3,9 Triliun Tangani Corona, Pemprov Diminta Terbuka

SERANG – Upaya Pemprov Banten menangani dan mencegah penyebaran Covid-19 membutuhkan anggaran hingga Rp3,9 triliun. Anggaran sebesar itu diambil dari APBD 2020 secara bertahap.

Pada tahap pertama, Pemprov Banten melakukan realokasi anggaran belanja tak terduga (BTT) lebih dari Rp150 miliar. BTT yang dialokasikan dalam APBD 2020 sebesar Rp45 miliar, namun dana itu sebagian besar telah digunakan untuk penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Lebak. Setelah dilakukan realokasi anggaran, BTT untuk menangani Covid-19 menjadi Rp161 miliar. Dana itu difokuskan untuk penanganan kesehatan.

Namun, awal April lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan instruksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah tertanggal 2 April, dimana gubernur, bupati, walikota diminta untuk melakukan perubahan alokasi anggaran untuk menangani Covid-19, tidak hanya untik penanganan kesehatan, namun juga untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; serta penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Gubernur Banten menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 050/820 -Bapp/2020 tentang penyusunan perubahan rencana kerja anggaran (RKA-P) OPD berkaitan dengan penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020 tertanggal 3 April 2020. Dalam SE tersebut, pemangkasan anggaran belanja langsung 42 OPD untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp2,469 triliun.

Dalama APBD Banten 2020, anggaran belanja langsung 42 OPD di lingkungan Pemprov Banten sebesar Rp4,903 triliun. Setelah terjadi pemangkasan, belanja langsung 42 OPD menjadi Rp2,433 triliun. Pemangkasan anggaran sebesar Rp2,469 triliun tersebut, diperoleh dari kegiatan 42 OPD yang belum dilelangkan, dalam proses lelang dan selesai proses lelang namun belum tandatangan kontrak.

Sekda Banten Al Muktabar mengungkapkan, skema realokasi APBD 2020 tahap 1 sebesar Rp161 triliun sudah final, dan semuanya difokuskan untuk penanganan kesehatan di RSUD Banten dan pencegahan di BPBD Banten. Sementara skema tahap kedua realokasi APBD 2020 masih dalam pembahasan.

“Saat ini kami masih menyusun kebutuhan anggaran tahap dua untuk penanganan dampak ekonomi dan anggaran perlindungan sosial, sesuai instruksi Mendagri,” kata Al Muktabar saat rapat koordinasi dengan Komisi V di ruang paripurna DPRD Banten, Senin (6/1).

Ia mengungkapkan, pembahasan awal realokasi anggaran tahap dua yaitu sekira Rp1,2 triliun. Namun, skema ini belum rampung karena belum menyisir anggaran 42 OPD yang bisa digeser untuk penanganan Covid-19. “Masih disusun oleh tim anggaran pemerintah daerah, namun kami harus menyelesaikan pembahasannya hingga 8 April sebelum dilaporkan ke Kemendagri,” ungkapnya.         

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Muhtarom mengatakan, Pemprov telah mengambil sejumlah langkah strategis dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Mulai dari penetapan kejadian luar biasa (KLB), penerapan kerja dari rumah dan belajar dari rumah, hingga pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Banten. “Pemprov telah melakukan perubahan regulasi untuk kebijakan memerlukan pembiayaan, seperti pergeseran APBD tahap satu, dan saat ini menyusun skema anggaran tahap dua,” katanya.

Pergeseran anggaran tahap satu, lanjut Muhtarom, dilakukan untuk pembiayaan penanganan bersifat medis. Namun untuk tahap kedua, dilakukan untuk pembiayaan jaring perlindungan sosial dan dampak ekonomi warga akibat Covid-19. “Skema anggaran tahap dua, dengan asumsi jumlah warga Banten yang terdampak covid mencapai 40 persen dari total jumlah penduduk Banten, atau sekira 4,4 juta orang. “Jaring perlindungan sosial ini upayanya segera melakukan pergeseran anggaran. Banten butuh dana hingga Rp3,9 triliun untuk membantu 4,4 juta warga Banten di delapan kabupaten kota,” ungkapnya.

Skema realokasi APBD 2020 tahap kedua masih dalam pembahasan. Sebab Pemprov harus menentukan data warga yang akan menerima bantuan keuangan dari Pemprov. “Berbeda dengan tahap pertama, skema anggaran tahap kedua butuh kajian yang lebih matang karena menyangkut anggaran yang sangat besar,” tegasnya.

Pada tahap pertama, lanjut Muhtarom, realokasi anggaran sebesar Rp161 miliar lebih mudah, lantaran fokus untuk penanganan kesehatan covid di RSUD Banten dan pencegahan di BPBD Banten. Sedangkan tahap kedua, penanganan dampak ekonomi dan perlindungan sosial untuk delapan kabupaten kota. “Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp3,9 triliun, tidak mungkin seluruhnya diambil dari APBD Banten. Pusat akan memberikan bantuan yang persentasenya belum ditentukan. Makanya kekuatan anggaran pemprov masih dihitung, melalu pergeseran anggaran di setiap OPD,” paparnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti menambahkan, pergeseran anggaran tahap pertama sebesar Rp161 miliar, itu diambil dari beberapa pos anggaran, di antaranya dari anggaran bansos tak terencana sebesar Rp14 miliar, penundaan pengadaan lahan UPT Cikokol Rp20 miliar, premi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan Rp50 miliar serta pergeseran anggaran pembangunan gedung Rp23 miliar. “Tahap pertama pergeseran anggaran tidak dari semua OPD, sedangkan tahap kedua semua kegiatan OPD disisir, sehingga anggaran yang bisa digeser akan dipangkas dulu untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

Skema tahap kedua, lanjut Rina, akan difokuskan pada proyek infrastruktur dan kegiatan OPD yang tidak terlalu penting. “Semua anggaran kegiatan yang bisa ditunda akan digeser untuk penanganan Covid-19. Pergeseran anggaran OPD tidak hanya dilakukan di Banten tapi juga dilakukan oleh seluruh daerah sesuai instruksi Mendagri,” katanya.

Hasil penyusunan awal, lanjut Rina, ada sekira Rp1,2 triliun anggaran yang bisa digeser. “Namun kami masih menghitung anggaran kegiatan semua OPD, angkanya masih belum final berapa yang bisa digeser untuk penanganan covid di Banten,” tegasnya.

PEMPROV DIMINTA TERBUKA

Menanggapi penyusunan skema pergeseran anggaran tahap kedua, Ketua Komisi V M Nizar mengatakan, DPRD Banten mendukung berapa pun anggaran yang bisa digeser untuk penanganan covid. “Angkanya mau Rp1,2 triliun, atau Rp2,4 triliun tidak masalah, yang penting Pemprov terbuka. Kami akan mendukung selama prosesnya sesuai aturan,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, pergeseran tahap pertama sebesar Rp161 miliar, DPRD tidak mempersoalkannya. “Tadi kami sudah mendapatkan penjelasan dari mana dana Rp161 miliar dan untuk apa. Makanya kami minta pergeseran anggaran tahap kedua, berapa pun angkanya, DPRD perlu tahu alokasinya dari mana dan untuk apa? Meskipun saat ini masih dibahas Pemprov dan belum final,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said menuturkan, penanganan covid di Banten butuh Rp3,9 triliun, untuk menyediakan anggaran minimal setengah dari yang dibutuhkan, tidak cukup Pemprov hanya memangkas anggaran 42 OPD. “Kita dorong agar proyek fisik yang anggarannya di atas Rp400 miliar seperti pembangunan sport center, dialihkan untuk anggaran covid,” katanya.

Nawa menegaskan, Pemprov harus menyiapkan dana perlindungan sosial hingga bulan Oktober 2020. “Kalau dianggarkan Rp1,2 triliun tidak cukup, harus lebih dari itu. Kita harapkan pusat membantu anggarannya juga cukup besar di Banten. Minimal 40 persen kebutuhan di Banten didanai dari pusat,” tegasnya. (den/air/ags)