Anggaran Besar, Program Penanganan Covid-19 Tak Maksimal

0
766 views

Pasien Positif Covid-19 Makin Banyak

SERANG – Pemprov Banten dan kabupaten kota menggelontorkan uang dalam jumlah besar untuk penanganan Covid-19. Pergeseran  (refocusing) anggaran terjadi besar-besaran dalam APBD provinsi dan kabupaten semata-mata hanya untuk Covid-19.

Besarnya anggaran penanganan Covid-19 itu ternyata belum dapat menghentikan wabah Covid-19. Masih banyak warga yang terpapar virus corona ini. Begitu juga jumlah pasien yang meninggal terpapar Covid-19 di Banten masih tinggi.

Berdasarkan data kasus Covid-19 di Banten per tanggal 7 Juni 2020,  pasien dalam perawatan (PDP) sebanyak 2.542 dengan rincian 1.005 masih dirawat dan 1.244 sembuh, sementara PDP yang meninggal 293 orang. Sedangkan orang dalam pemantauan (ODP) ada 9.157 dengan rincian 901 masih dipantau dan 8.256 sembuh. Sementara yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 919 dengan rincian 407 pasien masih dirawat, 443 sembuh, dan 69 pasien terkonfirmasi Covid-19 meninggal.

Informasi yang dihimpun Radar Banten, Pemprov Banten menggelontorkan anggaran bantuan tak terduga (BTT) Rp1,68 triliun. Awalnya, BTT yang dialokasikan Pemprov hanya Rp45 miliar, kemudian naik Rp1,22 triliun pada refocusing tahap II dan kini menjadi Rp1,68 triliun. Selain BTT, bantuan keuangan (bankeu) dari Pemprov Banten untuk pemerintah kabupaten kota sebesar Rp440 miliar juga difokuskan untuk penanganan Covid-19.

Anggaran sebesar itu, juga untuk pemenuhan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) bagi warga yang terdampak covid. Sayangnya, belum semua kabupaten/kota di Banten, menikmati dana bantuan JPS dari Pemprov Banten tersebut. Berdasarkan data per 6 Juni, bantuan JPS tahap pertama di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar Rp21,48 miliar untuk 35.813 keluarga, sedangkan Rp9,39 miliar untuk 15.656 keluarga masih diproses.  Kota Tangerang terealisasi Rp5,37 miliar untuk 8.958 keluarga, sebesar Rp810 juta untuk 1.350 keluarga masih diproses.

Kota Tangerang Selatan terealisasi Rp3,14 miliar untuk 5.243 keluarga, sedangkan dalam proses Rp415,2 juta untuk 692 keluarga. Kemudian, Kabupaten Pandeglang terealisasi Rp13,88 miliar untuk 27.772 keluarga, dan Rp1,87 miliar untuk 3.757 keluarga masih dalam proses.

Realisasi Kabupaten Serang baru mencapai Rp233 juta untuk 466 keluarga, dan Rp19,31 miliar untuk 38.622 keluarga masih dalam proses.

Kabupaten Lebak terealisasi Rp219 juta untuk 438 keluarga dan masih tersisa Rp3,44 miliar untuk 6.898 keluarga yang masih diproses.

Khusus Kota Serang dan Kota Cilegon, bantuan JPS belum terealisasi. Sedangkan bantuan JPS di Kota Serang dialokasikan Rp11,054 miliar untuk 22.108 keluarga dan Rp6,788 miliar untuk 13.576 keluarga di Kota Cilegon.

Tak hanya itu, mengacu banyaknya aduan persoalan bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang masuk Ke Ombudsman RI Perwakilan Banten, menandakan jika program penanganan corona banyak masalah.

Ketua Ombdusman RI Perwakilan Banten, Dedy Irsan sebelumnya mengungkapkan, ratusan pengaduan yang masuk ke Ombudsman terdiri dari lima substansi, yakni substansi bansos sebanyak 123 laporan, sepuluh laporan terkait keuangan, tiga laporan transportasi, tiga laporan kesehatan, dan satu laporan keamanan. Laporan itu tersebar di beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Artinya, kata dia, Pemprov Banten maupun Pemkab/Pemkot di Banten sudah melakukan refocusing anggaran, namun di lapangan masih banyak persoalan yang muncul.

Program penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov Banten menandakan belum secara maksimal diutarakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti. Secara tegas, dia menyebutkan dari anggaran yang ada belum menyentuh untuk program recovery ekonomi.

Menurut Rina, angka BTT yang difokuskan untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp1,68 triliun. “Apabila digabung dengan bankeu, maka totalnya Rp2,12 triliun,” ujar Rina, kemarin.

Kata dia, dana BTT digunakan untuk perbaikan (recovery) ekonomi, jaring pengamanan sosial (JPS), sarana dan prasarana kesehatan, kebutuhan alat kesehatan, obat-obatan, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan Covid-19.  Rina mengatakan, jumlah penerima JPS se-Banten yakni 421.717 keluarga. Sedangkan penerima manfaat untuk recovery ekonomi masih dikaji.

Sementara di Kota Cilegon,  BPKAD Kota Cilegon Maman Mauludin menjelaskan, anggaran penanganan Covid-19  bersumber dari refocusing bankeu  Rp45 miliar, serta APBD Rp27,5 miliar. Menurut Maman,  penyerapan anggaran masih kurang dari 10 persen dari total anggaran Covid-19 yang disiapkan dari hasil refocusing. Ia mengaku belum tahu secara rinci kebutuhan apa saja anggaran Covid-19 yang berhasil terserap.

Dalam penanganan Covid-19 ini, kinerja Gugus Tugas Covid-19 Kota Cilegon sempat menuai kritik  mulai dari legislatif hingga masyarakat. Dari legislatif, kritikan terkait langkah Gugus Tugas dalam memastikan keakuratan informasi positif Covid-19, di mana terdapat warga yang diumumkan positif Covid-19 oleh Gugus Tugas namun hasil tes PCR tersebut salah.

Kemudian kritikan muncul dari persoalan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Bantuan dianggap tidak tepat sasaran serta terdapat bantuan pangan berupa beras yang tidak layak.

Sementara di Kabupaten Serang,  Kepala Bappeda Kabupaten Serang Rachmat Maulana mengatakan, Pemkab Serang sudah mengalokasikan Rp125 miliar untuk penanganan Covid-19. Sebanyak Rp80 miliar merupakan alokasi anggaran dari bankeu Pemprov Banten.

Rachmat mengatakan, sudah melakukan pergeseran anggaran dari berbagai kegiatan Pemkab Serang sebesar Rp45 miliar. Sementara, anggaran dari bankeu Pemprov belum cair. “Dari APBD Kabupaten Serang Rp45 miliar, dari bankeu Rp80 miliar,” ujarnya.

Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Serang Ratu Tatu Chasanah menambahkan,  anggaran penanganan Covid-19 untuk kebutuhan tim medis, sarana kesehatan, hingga bantuan sembako untuk masyarakat terdampak. “Semuanya sudah kita penuhi, saldo anggaran kita untuk penanganan Covid-19 masih ada,” katanya.

Sementara Pemkot Serang melakukan refocusing APBD 2020 dan bankeu untuk penanganan Covid sebesar Rp88 miliar. Di antaranya Dinkes Rp19 miliar untuk penyedian alat kesehatan dan peningkatan fasilitas RSUD Kota Serang. Dinsos untuk penyaluran JPS bagi masyarakat terdampak Covid-19 sebesar Rp30 miliar.

Kemudian, DLH sebesar Rp5 miliar untuk penyediaan disinfektan dan biodisinfektan. Disperdaginkop dan UKM sebesar Rp5,1 miliar untuk bantuan pelaku UMKM terdampak Covid-19, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Rp1,6 miliar untuk penataan rusunawa di Margaluyu, Kasemen dan lain-lain.

Kepala BPKAD Kota Serang Wachyu B Kristiawan mengatakan, serapan anggaran penanganan Covid-19 hingga kemarin sudah 60 persen. “Penyerapannya saya perkirakan 60 persen. Belum semuanya,” ujarnya.

Wachyu menjelaskan, dari total anggaran Rp88 miliar yang telah terserap di Dinsos Rp30 miliar untuk penyaluran JPS. Sedangkan, OPD lainnya dilakukan sesuai dengan pengajuan kegiatan.

DI LEBAK BERTAMBAH

Pada bagian lain, kasus positif Covid -19 di Kabupaten Lebak bertambah menjadi tiga kasus. Pasien 03 Covid-19  berasal dari Kecamatan Cihara yang pernah kontak dengan pasien 01, S, yang juga warga Kecamatan Cihara.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak merilis satu pasien positif  merupakan seorang pria berdomisili di Cihara. “Iya bertambah satu (Covid- 19) di Cihara kontak erat sama L-01,” ujar juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Lebak, Firman Rahmatullah.

Kata dia, kasus ke 3 positif Covid-19 di Lebak diketahui setelah menerima hasil swab yang dilakukan terhadap 24 orang yang kontak erat dengan pasien 01 Covid-19 asal Desa Cipunaga, Kecamatan Cihara. “Dari 24 orang yang kontak dengan pasien 01 Covid-19 ternyata satu di antaranya positif berdasarkab Swab. Selama menunggu hasil Swab yang bersangkutan telah melakukan karantina dan isolasi mandiri,” kata Firman.

Gugus Tugas akan melakukan tracking terhadap orang-orang yang kontak dengan pasien untuk memastikan ada tidaknya warga lain yang terpapar.

Terpisah Camat Cihara Ade Kurnia mengatakan,  akan melakukan Swab lanjutan terhadap seluruh perangkat desa Cihara dan staf kecamatan termasuk Camat Cihara.  “Informasinya ada permohonan untuk screning lanjutan. Swab lanjutan Senin (8/6) bertempat di aula. Karena kasus positif ketiga Covid- 19 ini adalah salah satu perangkat desa di Cihara,” katanya. (nna-jek-fdr-nce-bam/alt)