Anggaran Dewan Dipangkas Rp5 Miliar, Untuk Penanganan Covid-19

Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum (tengah) memimpin rapat pimpinan membahas pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Serang, Kamis (26/3).

SERANG – Anggaran kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang sebesar Rp5 miliar dipangkas. Anggaran diambil dari kegiatan reses, kunjungan kerja (kunker), dan medical check up (pemeriksaan kesehatan) dialihkan untuk penanganan coronavirus disease (Covid)-19.

Kebijakan pergeseran anggaran itu diputuskan dalam rapat pimpinan DPRD Kabupaten Serang di ruang paripurna DPDR Kabupaten Serang, Kamis (26/3). Rapat diikuti pimpinan DPRD, seluruh pimpinan komisi, dan pimpinan fraksi.

Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum mengatakan, pihaknya ikut berperan dalam penanganan Covid-19. Pihaknya melakukan penyisiran anggaran yang bisa dialihkan untuk penanganan virus yang sudah menelan 78 korban meninggal dunia di Indonesia tersebut. “Anggaran yang digeser dari kegiatan reses, kunker, dan medical check up seluruh anggota DPRD. Kita dapat anggaran di angka Rp5 miliar. Plus minusnya nanti riilnya,” ungkap Bahrul usai rapat.

Dijelaskan Bahrul, kebijakan pengalihan anggaran sebagai bentuk partisipasi anggota DPRD dalam mencegah penyebaran virus corona. Menurutnya, sebagai wakil rakyat merasa bertanggung jawab dengan semakin meluasnya penularan virus mematikan tersebut. “Kita punya kewajiban untuk penanganan wabah Covid-19 ini. Makanya, kita sisir anggaran yang bisa digunakan dulu untuk kegiatan penanganan korona,” jelas Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPD Golkar Banten itu.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang itu juga menilai, Pemkab Serang mengalami keterbatasan anggaran dalam penanganan Covid-19. Sebagai mitra kerja eksekutif, menurutnya, DPRD memiliki kewajiban untuk turut membantu. “Kalau reses kan rencana kegiatannya di awal April. Sementara kemungkinan besarnya di awal April ini masih belum boleh pergerakan pengumpulan orang banyak,” ujarnya.

Selain kegiatan anggota DPRD, pihaknya juga menyisir anggaran kegiatan di Sekretariat DPRD yang dirasa tidak darurat. Termasuk kegiatan kunker yang ticketing atau menggunakan pesawat dihilangkan. “Ticketing kita masukkan dalam anggaran penanganan Covid-19,” tegasnya.

Bahrul berharap, keputusan pergeseran anggaran bisa diterima seluruh anggota DPRD Kabupaten Serang yang diwakili seluruh pimpinan fraksi. “Yang pasti pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi setuju dan menjadi kesepakatan bersama untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Serang,” tandasnya.

Sebelumnya Wakil Bupati Pandji Tirtayasa mengungkapkan, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp56 miliar untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Serang. Anggaran digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), alat rapid test (tes massal), perlengkapan ruang isolasi di RSUD dr Dradjat Prawiranegara Serang (RSDP), aksi penanganan Tim Gugus Tugas, dan kebutuhan lain. Namun, anggaran yang bisa disediakan Pemkab Serang saat ini baru sebesar Rp22 miliar dari bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Banten yang semula untuk fasilitas kesehatan sebesar Rp20 miliar, dan dari dana tak terduga (TT) sebesar Rp2 miliar. “Kita masih menyisir anggaran-anggaran lain yang kegiatannya bisa ditunda kita geser untuk penanganan virus ini,” jelasnya. (jek/zai/ags)