Anggaran Keagamaan Minim, Tokoh Lintas Agama Curhat ke Dewan

SERANG – Sejumlah tokoh lintas agama mengunjungi DPRD Banten untuk menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan anggaran kegiatan keagamaan di Banten. Kedatangan mereka dipicu terkait adanya dugaan anggaran kegiatan keagamaan dialokasikan untuk kegiatan yang lain pada Raperda APBD Perubahan 2018 yang diusulkan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Kedatangan mereka diterima Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan didampingi anggota Komisi V Ananta Wahana di ruang rapat Komisi V DPRD Banten.

Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Buddha Kanwil Kemenag Provinsi Banten Tri Roso menuturkan, setiap tahun lembaga keagamaan Buddha sering mengusulkan bantuan dana hibah kepada Pemprov Banten karena Kanwil Kemenag Banten terbatas anggarannya. “Selama ini kegiatan keagamaan umat Buddha minim dalam hal mendapatkan bantuan anggaran dari Pemprov Banten. Padahal, beberapa kegiatan yang kami lakukan juga mewakili Provinsi Banten. Kami minta kepada Komisi V untuk memperjuangkan aspirasi kami ini sehingga dalam anggaran perubahan 2018 tetap mendapat alokasi anggaran,” kata Tri saat melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Banten, Rabu (12/9).

Tri melanjutkan, pada 2017 umat Buddha di Banten telah mengharumkan nama Provinsi Banten dalam kegiatan Swayamvara Tripitaka Gatha (STG) Nasional. Namun, perhatian dari Pemprov masih kurang. “Tahun 2017, Banten menjadi juara umum dalam STG. Namun, jujur saja kami butuh perhatian dari Pemprov terutama dukungan anggaran untuk melakukan pembinaan,” ungkapnya.

Pembimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Banten Sunarto mengatakan, selama ini kegiatan umat Hindu di Banten dilakukan secara mandiri. Untuk itu, pihaknya mengharapkan ada perhatian dari Pemprov Banten guna menjaga kerukunan antarumat beragama.

“Berapa pun alokasi anggaran untuk pembinaan keagamaan umat Hindu itu sangat kami nantikan sebagai bentuk perhatian dari pemerintah daerah,” katanya.

Sunarto berharap, alokasi anggaran untuk pendidikan agama dan keagamaan umat Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen di Banten diharapkan setiap tahun mengalami penambahan sehingga tokoh agama bisa sinergi dengan Pemprov Banten. “Jika pun anggarannya minim, kami pasti memakluminya karena pemerintah daerah terbatas juga anggarannya,” ungkapnya.

Pendeta Gus Amos mewakili umat Kristiani di Banten menyampaikan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa anggaran untuk kegiatan keagamaan umat Kristen, Hindu, dan Buddha di Banten yang awalnya dianggarkan Rp2 miliar. Namun, dalam APBD Perubahan 2018 alokasi anggaran tersebut digeser atau dialihkan pada pos kegiatan yang lain. “Dari Rp2 miliar itu, kami mendapat anggaran 250 juta untuk kegiatan keagamaan. Namun, dalam Raperda Perubahan APBD 2018, anggaran itu justru digeser. Kami jadi bingung sebab telah bersiap menggelar kegiatan,” tuturnya.

Gus Amos meminta Komisi V untuk mempertanyakan anggaran Rp2 miliar itu. Kalaupun dialihkan, anggaran tersebut kemudian digeser untuk kegiatan yang mana. “Kami enggak setuju kalau anggaran ini dialihkan untuk penyertaan modal Bank Banten. Kami lebih setuju kalau digeser untuk kegiatan sosial lainnya,” tegasnya.

Menanggapi keluhan para tokoh lintas agama, Ananta Wahana mengaku pihaknya akan segera menindaklanjutinya. Mengingat, Raperda Perubahan APBD 2018 masih dalam pembahasan sehingga bisa mengalami perubahan-perubahan. “Hari ini (kemarin-red) baru pemandangan umum fraksi, apa yang disampaikan para tokoh agama akan kita pertanyakan juga ke Pemprov. Kalau memang awalnya sudah diakomodir, kenapa bisa batal,” jelasnya.

Sementara itu, Fitron Nur Ikhsan usai mendengarkan aspirasi para tokoh lintas agama mengaku, akan memperjuangkan terkait anggaran untuk keagamaan, yang sebelumnya sudah teranggarkan dalam APBD 2018 jangan sampai digeser, apalagi dicoret dalam APBD Perubahan 2018. Bahkan kalau perlu ditambah. “Kami menyadari bahwa DPRD Banten selama ini abai memperjuangkan aspirasi para tokoh lintas agama. Nanti akan kita kejar dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2018. Masih ada waktu karena belum disahkan,” ungkapnya.

“Saya berterima kasih kepada para tokoh lintas agama. Jika benar anggaran untuk mereka dibatalkan, ini harus dijelaskan secara terang benderang. Jangan sampai APBD Perubahan 2018 tidak prorakyat,” tambah Fitron. (Deni S/RBG)