Anggaran Senilai Rp 4 M Kena Evaluasi Kemendagri, BPBD Banten Akan Surati TAPD

0
493 views
Sejumlah rumah di Desa Surianeun, Kecamatan Patia terendam saat banjir pada Desember tahun lalu.

SERANG – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2017. Hasilnya, sejumlah usulan anggaran terancam dicoret dari APBD dan dialihkan ke hal lain yang dinilai lebih prioritas. Salah satu yang terancam tersebut adalah dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten.

Tak tangung-tanggung, anggaran yang terancam di coret pada usulan anggaran BPBD Banten tersebut sebesar Rp 4 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten Hudaya mengatakan, usulan anggaran BPBD Provinsi Banten tersebut dinilai Kemendagri tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut. “Harusnya tupoksinya dinsos,” ujar Hudaya, Selasa (3/1).

Sementara itu, ditemui hari ini, Kepala BPBD Provinsi Banten Sumawijaya menilai evaluasi Kemendagri tersebut tidak tepat sasaran, karenanya, BPBD akan menyurati Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten.

“Evaluasi itu tidak tepat sasaran, karena rehabilitasi dan rekontruksi itu adanya di penanggulangan bencana,” ujar Sumawijaya setelah rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Banten.

Anggaran tersebut menurutnya harus ada karena proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana membutuhkan waktu panjang dan anggaran yang mencukupi.

“Jika darurat bencana waktunya sedikit, rehabilitas dan rekontruksi bisa mencapai satu tahun. Kita banyak profosal yang masuk dari desa-desa. misalnya irigasi yang jebol, jalan desa yang terkena longsor, rumah yang terkena puting beiung, nah anggaran itu untuk keperluan itu,” paparnya.

Melalui surat tersebut, Sumawijaya berharap bisa menjelaskan kepada Kemendagri perlunya anggaran tersebut untuk tetap ada pada APBD tahun anggaran 2017. “Kita gak bisa langsung ke Kemendagri, medianya TAPD kalau kita, nanti TAPD ke Kemendagri,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengatakan, secara regulasi kepala SKPD yang terkena evaluasi oleh Kemendagri bisa memberikan penjelasan untuk mempertahankan program yang telah diusulkannya.

“Kalau SKPD nya tidak bisa mengargumentasikan berarti gak kuat, ada saja, ketika mereka mampu mempertahankan argumentasinya silahkan, nanti kan ada ruang penjelasan kearah sana,” katanya. (Bayu)