Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Herri Rumawatine

SERANG – Anggota DPRD Banten Herri Rumawatine mengkritik keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Banten yang menunda pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten hingga masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten habis.

Herri menilai, dalam pengambilan keputusan tersebut Pimpinan Dewan terkesan keputusan pribadi karrna tanpa melibatkan anggota dewan atau mensosialisasikan kepada anggota dewan.

“Saya mempertanyakan forum apa yang digunakan oleh pimpinan dewan dalam mengambil keputusan penundaan pembentukan Bank Banten. Seharusnya pengambilan keputusan harus melalui mekanisme yang berlaku, tidak bisa seenaknya. Di media saya baca pimpinan dewan menunda Bank Banten, tapi dalam pengambilan keputusannya harus melibatkan anggota dewan, kalau pun hanya pimpinan, harus ada sosialisasi,” kata Herri saat memberikan intrupsi dalam rapat paripurna di gedung DPRD Banten, Selasa (22/12/2015).

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengungkapkan, pimpinan DPRD sepakat menunda pembentukan Bank Banten hingga tahun 2017. Keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan second opinion dengan tokoh yang memahami persoalan perbankkan.

Asep mengatakan, kendati proses pembentukan Bank Banten ditunda, bukan berarti Pemerintah Provinsi Banten tidak menjalankan amanat RPJMD. “Dengan serangkaian proses yang sudah dilakukan itu menunjukan Pemprov sudah bekerja dan menjalankan amanat RPJMD. Hanya saja selesai atau tidak-nya itu soal hasil akhir,” kata Asep, Minggu (13/12/2015).

Asep menambahkan, kondisi saat ini belum memungkinkan untuk melanjutkan pembentukan bank tersebut. Selain suasana sedang tidak kondusif dengan penangkapakan dua anggota dewan dan Direktur PT Banten Global Development selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola proses pembentukan bank, tapi sumber daya manusianya dan keuangannya pun harus dimatangkan terlebih dahulu. (Bayu)