Anggota Tuntut Pimpinan DPRD Laporkan Pejabat Bandel ke Gubernur

0
380
Rapat paripurna tentang Raperda Pondok Pesantren.

SERANG – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDIP, Yeremia Mendrofa, meminta kepada pimpinan DPRD Banten agar melaporkan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak menghadiri rapat kerja dengan anggota DPRD Banten dan menjalankan rekomendasi yang telah diberikan kepada Gubernur Banten Rano Karno.

Menurut Yemeria, pada tahun ini saja, di Komisi I ada beberapa kepala SKPD yang tidak pernah memenuhi undangan dan tidak pernah menghadiri rapat kerja. Namun sayangnya. Yemeria enggan menyebutkan nama pejabat yang dinilanya bandel.

“Untuk menyebutkan nama itu wewenang pimpinan, tapi hal ini benar terjadi dan saya rasa juga terjadi di komisi lain,” papar Yemeria saat menyampaikan interupsi pada rapat paripurna dengan agenda Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Pengusul atas Raperda Prakarsa oleh Badan Pembentukan Perda (Bapperda) DPRD Provinsi Banten tentang Pondok Pesantren, Senin (30/5/2016).

Rapat kerja merupakan hal yang harus dihadiri kepala SKPD karena merupakan salah satu cara DPRD Banten mengevaluasi kinerja SKPD. Hal tersebut diperparah tidak dijalankannya rekomendasi yang telah diberikan.

“Dalam pemerintahan ada mekanisme yang berlaku. Kami hanya bisa memberikan rekomendasi dan mengevaluasi SKPD tersebut. SKPD seperti ini yang berhak menegur adalah gubernur, dan yang berhak mengingatkan gubernur adalah pimpinan Dewan. Karena itu saya sampaikan pada pimpinan agar pimpinan menyampaikannya ke gubernur,” papar Yeremia.

Jika SKPD tidak mau dievaluasi dan tidak menjalankan rekomendasi maka tidak akan ada perbaikan di tubuh Pemprov Banten. (Bayu)