Angka Kematian Ibu dan Bayi di Banten Meresahkan

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy didampingi Ketua PPI Provinsi Banten Adde Rosi Khoerunnisa (kedua kiri) dan Ketua PPI Pusat Giwo Rubianto Wiyogo (kedua kanan) saat membuka acara Self Care peringatan Hari Ibu di KP3B, Kota Serang, Selasa (10/12).

SERANG – Angka kematian ibu di Banten meresahkan. Berdasarkan data Pita Putih Indonesia (PPI) Provinsi Banten, apabila dirata-ratakan setiap Minggu ada lima ibu dan 28 bayi yang meninggal dunia di Banten.

Ketua PPI Provinsi Banten Adde Rosi Khoerunnisa mengatakan, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi dan balita (AKB) harus diantisipasi sejak dini agar bisa menurun. “Untuk itu, semua stakeholder harus bergerak,” ujar Adde Rosi saat sosialisasi self care dalam rangka peringatan Hari Ibu yang dilaksanakan PPI Pusat bekerja sama dengan PPI Provinsi Banten dan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Banten di Plaza Aspirasi, KP3B, Kota Serang, Selasa (10/12).

Untuk itu, Adde Rosi mengimbau agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti perawatan diri atau self care tersebut. Salah satu self care yang dapat dilakukan yakni mengecek payudara sendiri serta menciptakan menu makanan yang sehat, bergizi, dan seimbang bagi diri perempuan itu sendiri dan keluarganya.

Kata dia, ada beberapa penyebab AKI dan AKB masih tinggi di Banten. Selain hamil di usia terlalu muda dan usia tua, usia anak yang terdekatan juga dapat memicu kematian ibu. “Terlalu cepat dan rapat juga dapat memicu kematian ibu,” terang perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua BKOW Provinsi Banten ini.

Tak hanya terjadi di perdesaan, kasus AKI dan AKB juga banyak terjadi di perkotaan. Untuk itu, Adde Rosi berharap para perempuan yang mempunyai peran penting dalam keluarga dapat menerapkan self care. “Jadi bagi saya, perempuan itu berkewajiban untuk tahu, mau, dan mampu melakukan pencegahan dan perawatan diri,” tutur ibu empat anak ini.

Kata dia, dengan perempuan sadar kesehatan maka bukan hanya AKI dan AKB yang dapat ditekan, tapi juga persoalan stunting, gizi kurang, hingga gizi buruk dapat dituntaskan. “Sadar kesehatan itu bukan harus sesuatu yang besar. Sadar bahwa diri sendiri butuh istirahat juga penting,” ujar Adde Rosi.

Untuk itu, kegiatan sosialisasi self care akan dijadikan agenda rutin yang bukan hanya setahun sekali, tetapi juga per semester. Kegiatan itu juga tidak hanya difokuskan di perkotaan tetapi juga di perdesaan. “Perempuan yang melek kesehatan bukan berarti tidak terancam kesehatannya,” ujar anggota DPR RI ini.

Ketua PPI Pusat Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan, Banten menjadi salah satu provinsi yang diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi self care. Lantaran jumlah AKI dan AKB di Tanah Jawara ini cukup tinggi menyumbang angka nasional. “AKI dan AKB di Indonesia memang tinggi di negara-negara ASIA dan Asean,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, saat ini AKI nasional yakni 297 per 100 ribu orang. Sedangkan target Millennium Development Goal’s (MGD’s) 2030 yakni 70 per 100 ribu orang. “Apakah target itu bisa tercapai kalau tidak ada sinergi antara pusat dan daerah serta seluruh stakeholder,” tutur Giwo.

Kata dia, tak hanya di Banten, tapi juga perempuan di kota-kota besar yang pendidikan perempuannya rata-rata tinggi juga mengalami AKI. Hal itu terjadi karena ada keinginan untuk mempunyai anak di atas usia 35 tahun, anak terlalu banyak, serta jarak antar anak yang berdekatan menjadi pemicu AKI. “Perempuan tidak harus mati saat melahirkan. Ada juga penyebab lainnya seperti terlambat memutuskan, terlambat mendapat pertolongan, dan terlambat ke tempat bersalin juga menjadi pemicu AKI dan banyak terjadi di kota-kota besar,” terangnya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, program kesehatan merupakan agenda prioritas Pemprov Banten yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022. Beberapa kebijakan strategis Pemprov terkait itu, antara lain adalah pengembangan RSUD Banten menjadi rumah sakit rujukan regional.

Selain itu, tambahnya, Pemprov juga menyediakan dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan khususnya untuk wilayah terpencil dengan pemberian insentif bagi 440 dokter umum/gigi serta petugas kesehatan masyarakat. Tak hanya itu, di aspek regulasi, peningkatan kapasitas regulasi di bidang kesehatan diperlukan guna mendukung program pembangunan kesehatan dalam mewujudkan kualitas hidup manusia yang maju dan sejahtera.

Terkait AKI dan AKB di Banten, ia mengatakan, kasusnya di Banten sudah beranjak lebih baik. “Intinya bukan hanya Banten tapi Indonesia dibandingkan negara Afrika dan juga dibanding di negara-negara latin Amerika. Penekanan kematian ibu hamil dan juga bayi pasca dilahirkan,” ujarnya. (nna/air/ags)