Antisipasi Kebocoran Pajak, Pemkab Tangerang Pasang Tapping Server

0
84
ilustrasi (foto: Istimewa)

TANGERANG – Pemerintah Kabupaten Tangerang berencana memasang alat perekam data transaksi atau tapping server pada mesin kasir. Itu dilakukan untuk meningkatkan kejujuran para wajib pajak dalam membayar pajak. Juga, sekaligus mengantisipasi adanya kebocoran pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang Soma Atmaja mengatakan, pemasangan tapping server tersebut akan bekerjasama dengan pihak ketiga dan para wajib pajak.

“Alat tersebut akan dipasang di 128 wajib pajak meliputi restoran, hotel, tempat hiburan, parkir, dan lainnya. Selain tapping server, juga ada sekira 20 tapping box yang dipasang di rumah makan kelas menengah di mal-mal, dan Bluetooth terminal system yang dipasang di rumah makan kecil. Mereka harus siap dipasang alat perekam data transaksi,” katanya, Minggu (25/8).

Selain meningkatkan kejujuran para wajib pajak, Soma berharap, dipasangnya alat perekam data transaksi tersebut bisa meningkatkan penghasilan pajak. Tetapi pihaknya juga belum bisa menargetkan berapa persen peningkatannya, karena belum dilaksanakan.

“Tahun lalu penghasilan pajak dari seluruh sektor sekira Rp1,9 triliun. Sedangkan pajak restoran tahun lalu sekira Rp300 miliar. Sedangkan di tahun yang sedang berjalan saat ini, penghasilan pajak sudah mencapai rata-rata 70 persen. Tetapi angka pastinya saya belum bisa merinci, karena sedang tidak memegang data. Untuk target, nanti kita lihat dulu setelah mulai uji coba,” ungkapnya.

Soma menjelaskan, alat yang dipasang tersebut bukan alat sadap, karena dipasang sesuai izin wajib pajak. “Kalau sadap kan dipasang tanpa izin. Ini kami pasangnya izin dulu dan diajak kerjasama. Tujuannya, kami sedang membangun kejujuran para wajib pajak agar menyetorkan pajaknya sesuai dengan transaksi yang dilakukan,” jelasnya.

Soma tidak menampik, bahwa sampai saat ini ada wajib pajak yang belum jujur menyetorkan pajak sesuai transaksinya. Tetapi, pihaknya tidak bisa memastikan lantaran belum memiliki data pembanding untuk mengukur kejujuran para wajib pajak.

“Sifat pajak kan self assesment, mereka sendiri yang lapor. Misalnya pemilik hotel lapor ke Bapenda berapa transaksinya dan berapa persen yang harus disetorkan? Jadi nanti kita bisa bandingkan dengan data tapping server itu, yang betul yang mana dan datanya bisa jadi pembanding,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pemasangan tapping server merupakan upaya meminimalisasi terjadinya kebocoran pendapatan baik yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun oknum pegawainya. ”Semua dilakukan secara online sehingga tidak ada transaksi uang cash dalam pembayaran pajak hotel dan restoran ini. Jika masih ada oknum pegawai yang bermain-main dalam ranah pajak maka laporkan,” katanya.

Zaki mengaku, pajak restoran dan hotel masih menjadi sumber mata air Pemkab Tangerang setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Sehingga, jika potensi pajak dari sektor ini dimaksimalkan akan sangat membantu pembangunan daerah.

“Semua bisa dilaporkan sendiri oleh para wajib pajak, tanpa takut adanya kecurangan, yang jelas laporkan kalau ada oknum pegawai yang bermain-main dalam pajak ini. Pajak sangat dirasakan manfaatnya bagi pembangunan,” terang Zaki. (mg-04/asp)