Antisipasi Politik Uang Pilgub Banten, Tim Saber Pungli Berpatroli

0
462 views
Ekpose Kesiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 .

SERANG – Untuk mengatisipasi pelanggaran money politic atau politik uang pada Pilgub Banten, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar yang terdiri atas anggota Polda Banten, Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu), dan lembaga hukum lain mulai melakukan patroli.

Karo Ops Polda Banten Kombes Pol Hermansyah saat Ekpose Kesiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 di aula KPU Provinsi Banten mengatakan, jika ditemukan pelanggaran tersebut, Tim Saber akan langsung melakukan tindakan.

“Pengawasan terus kita lakukan sampai OTT (Operasi Tangkap Tangan) OTT,” ujar Hermansyah, Selasa (14/2).

Untuk pengamanan pemungutan suara, Polda Banten menerjunkan 4.156 personel. Sebanyak 3.624 akan ditempatkan di TPS yang berada di wilayah hukum Polda Banten. “Personel itu kita tempatkan di 10.244 TPS. KPU bilang kan ada 16 ribuan TPS, nah sisanya itu berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kita pun sudah melakukan koordinasi,” ujarnya.

“Selain itu, pasukan cadangan masing-masing satu SSK 660 personel. Untuk pengamanan TPS, kita pun dibantu oleh Linmas. Berdasarkan laporan Kasatpol PP Banten, setiap TPS ditempatkan dua personel Linmas, berarti jika ada 16 ribuan TPS, jumlah Linmas mencapai 30 ribu personel,” tambahnya.

Dalam kesempatan yanga sama, Ketua Banwaslu Provinsi Banten Pramono U Tantowi mengatakan, dari level provinsi sudah disiapkan sembilan tim yang setiap timnya terdiri dari Panwaslu, penyidik Polda Banten, dan jaksa. “Jadi bukan hanya dari Bawaslu saja, ada penyidiknya juga,” ujar Pramono.

Sebelumnya, Pramono mengatakan, sanksi untuk pemberi dan penerima uang bagian dari money politic, ancaman hukuman kurungan selama enam tahun kurungan. Sanksi tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Pilkada Pasal 187A ayat 1. “Undang-undang kita memang kejam untuk pelaku dan penerima uang diancam kurungan maksimal 72 bulan,” ujarnya.

Dalam pasal dan ayat tersebut disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu terancam hukuman pidana.

Untuk kurungan, paling singkat selama 24 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. “Kita akan proaktif, karena jika sudah lewat beberapa hari sulit pembuktian pidananya, kita targetkan OTT (operasi tangkap tangan),” ujar Pramono. (Bayu)