APBD Habis untuk Bank Banten dan Covid-19, Pembangunan Terancam Mandek

SERANG – APBD Banten tahun 2020 sebesar Rp13,2 triliun, dengan rincian belanja langsung Rp4,9 triliun dan belanja tidak langsung Rp8,3 triliun. Namun adanya pandemi Covid-19, membuat APBD Banten menyusut.

Penyusutan APBD 2020 bukan hanya karena target pendapatan daerah diturunkan Rp1,7 triliun. Namun juga akibat refocusing (pergeseran) untuk anggaran penanganan dan pencegahan Covid-19. Tidak tanggung-tanggung, anggaran belanja langsung dialihkan 50 persen untuk penanganan Covid atau sekira Rp2,4 triliun.

Tidak berhenti disitu, Juli ini Gubernur Banten juga mengusulkan penyertaan modal untuk Bank Banten dari APBD 2020 sebesar Rp1,55 triliun. Bila penyertaan modal itu diambil dari pos belanja langsung, maka otomatis anggaran belanja langsung pemprov untuk pengadaan barang dan jasa serta belanja modal kurang dari Rp1 triliun.

Anggota Fraksi Gerindra Anda Suhanda mengaku khawatir program pembangunan tahun anggaran 2020 tidak akan berjalan lantaran pemprov tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Wajar bila DPRD cerewet mempertanyakan refocusing APBD untuk penanganan Covid-19 dan penyertaan modal Bank Banten itu diambil dari pos anggaran mana saja. Sebab kita tahu, belanja langsung dalam APBD 2020 hanya Rp4,9 triliun. Kalau diambil Rp4 triliun untuk penanganan covid dan penyertaan modal Bank Banten, sisanya hanya cukup untuk belanja pegawai,” ujar Anda kepada Radar Banten, kemarin.

Politikus yang akrab disapa bang haji ini melanjutkan, pandemi Covid-19 dan penyertaan modal Bank Banten tidak cukup menjadi alasan untuk pemprov tidak melaksanakan pembangunan yang sudah direncanakan saat penyusunan RAPBD 2020. “RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 mungkin saja bisa dilakukan penyesuaian target oleh pemprov, tapi penggunaan uang rakyat untuk membangun kebutuhan dasar harus tetap diprioritaskan,” tegasnya.

Anda mengaku tidak sabar menunggu gubernur menyampaikan nota pengantar perubahan APBD 2020 ke DPRD Banten. “Besok (hari ini-red) gubernur dijadwalkan menyampaikan nota pengantar Raperda Perubahan APBD 2020. Sehingga publik bisa tahu program pembangunan mana saja yang terancam mandek. Semoga saja tahun ini pemprov tetap bisa melaksanakan pembangunan yang diharapkan publik,” pungkasnya.

Senada dengan Anda, Sekretaris Fraksi Golkar Fitron Nur Ikhsan juga menyampaikan kekhawatiran yang sama. Ia bahkan pesimistis target RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 akan tercapai dimasa kepemimpinan Wahidin Halim. “Fraksi Golkar sudah menanyakan kepada gubernur, penyertaan modal diambil dari APBD tahun berjalan senilai Rp1,55 triliun itu dialokasikan dari pos anggaran mana. Kan konversi dana kas daerah (Kasda) Rp1,9 itu juga bagian dari struktur APBD 2020,” ungkap Fitron.

Ia melanjutkan, dari sisi struktur anggaran, konversi Kasda ini sulit direalisasikan lantaran tidak mudah merasionalisasikan Rp1,9 triliun menjadi setoran modal Bank Banten ditengah pandemi Covid-19. APBD Banten 2020 sebesar Rp13 triliun lebih setelah direfocusing menjadi Rp11,6 triliun. Meskipun skenario penyertaan modalnya untuk Bank Banten hanya Rp1,5 triliun.

“Saya bukan pesimistis, tapi saya ingin kita sama-sama bersikap rasional. Meskipun sudah pasti program pembangunan banyak yang mandek karena tidak ada anggarannya,” jelasnya.

Kasda Provinsi Banten Rp1,9 triliun yang mengendap di Bank Banten, kata Fitron, sebenarnya sudah terbagi dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) organisasi perangkat daerah. “Makanya harus ada kepastian dari mana mangkas anggarannya, sebab konversi Kasda ini harus merevisi RPJMD 2017-2022,” tuturnya.

Sambil menunggu proses ini berjalan, Fitron memaparkan ada empat langkah yang harus dipikirkan gubernur. Pertama, bagaimana melakukan pemangkasan anggaran untuk mengalokasikan penyertaan modal dalam perubahan APBD 2020, sebab saat ini anggara belanja langsung hanya Rp2,4 triliun.

Kedua, bagaimana meningkatkan pendapatan daerah. Sementara langkah ini hampir tidak mungkin ditengah pandemi Covid-19.

Ketiga, kepastian regulasi dalam melakukan konversi kas daerah. Sebab skenarionya anggaran Rp1,5 triliun sisa kasda menjadi Silpa APBD 2020, yang akan dijadikan penyertaan modal Bank Banten dalam APBD 2020 harus ada Perda baru tentang penyertaan modal.

Keempat, bagaimana melakukan revisi RPJMD. Langkah ini harus dicarikan jalan keluarnya, sebab terganjal Permendagri 86 tahun 2017 yanh menyebutkan bahwa perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari tiga tahun. Sementara masa berlaku kepemimpinan Wahidin-Andika tinggal menyisakan dua tahun lagi.

“Ini menjadi pemikiran kita bersama, skenario apa yang harus ditempuh bila konversi kasda tidak sesuai regulasi,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Muhlis mengatakan, Pemprov Banten tidak punya pilihan lain menyelamatkan Bank Banten selain melakukan konversi dana Kasda sebesar Rp1,5 triliun. “Kita hormati proses yang sedang berjalan, sebab gubernur tidak punya pilihan lain menyelamatkan Bank Banten,” ungkapnya.

Terkait langkah-langkah penyelamatan, DPRD Banten telah memberikan saran kepada gubernur untuk melakukan konsultasi dengan Mendagri. “Kita lihat besok (hari ini-red), pansus raperda penyertaan modal Bank Banten akan menyampaikan hasil pembahasannya dalam rapat paripurna,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Bantem Wahidin Halim memberikan penjelasan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda penambahan penyertaan modal ke dalam saham PT BGD untuk Bank Banten. “Melakukan konversi atas dana kasda yang tertahan di Bank Banten menjadi tambahan modal disetor sebesar Rp1,55 triliun untuk Bank Banten, merupakan perintah tertulis OJK,” kata Al Muktabar saat menyampaikan jawaban gubernur dalam rapat paripurna, Selasa (14/7). (den/alt)