APBD Pemprov Berkurang Rp3,3 Triliun

Pemprov Buka Peluang Pinjam Dana Pusat

SERANG – Dalam tiga tahun terakhir, APBD Provinsi Banten selalu di atas Rp10 triliun. Bahkan APBD 2020 tembus hingga Rp13,21 triliun sehingga menempati urutan kelima secara nasional sebagai daerah dengan kemampuan fiskal yang tinggi.

Namun pandemi Covid-19 membuat Pemprov Banten harus kehilangan pendapatan daerah lebih dari Rp2 triliun dari target pendapatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bahkan dana perimbangan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Begitu juga lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan dana insentif daerah juga turun. Sementara pembiayaan daerah justru meningkat ribuan kali lipat untuk menambah modal Pemprov di Bank Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan, pandemi Covid-19 berimbas pada pendapatan daerah, dan ini terjadi pada 34 provinsi di Indonesia. Turunnya target pendapatan daerah secara otomatis berpengaruh terhadap belanja daerah. “Belanja daerah Provinsi Banten dalam APBD murni tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp13,21 triliun, namun dalam APBD Perubahan 2020 kami usulkan menjadi Rp9,85 triliun, atau berkurang sebesar Rp3,36 triliun akibat covid,” kata Wahidin saat menyampaikan Nota Pengantar Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Banten, Selasa (28/7).

Ia melanjutkan, penurunan belanja daerah secara umum terjadi pada saat pergeseran anggaran (refocusing) dalam rangka penanganan Covid-19. “Refocusing memang bikin pusing, tapi ini harus dilakukan sesuai instruksi pemerintah pusat dalam rangka penanganan Covid-19,” ujarnya.

Gubernur yang akrab disapa WH ini menjelaskan, pengurangan belanja daerah terjadi dalam pos belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaan daerah. Pos belanja tidak langsung sebelum perubahan APBD sebesar Rp8,22 triliun turun menjadi Rp7,16 triliun atau turun 12,99 persen. Sedangkan belanja langsung sebelum perubahan APBD sebesar Rp4,98 triliun turun menjadi Rp2,69 triliun atau turun 46,02 persen.

“Di samping adanya perubahan kebijakan belanja, perubahan APBD 2020 juga mengalami perubahan pembiayaan daerah. Sebelum perubahan APBD dialokasikan sebesar Rp50 miliar bertambah sebesar Rp1,51 triliun, sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp1,56 triliun,” tuturnya.

WH memaparkan, pengurangan anggaran belanja tidak langsung berasal dari pengurangan anggaran belanja pegawai berupa tambahan penghasilan/tunjangan kinerja ASN sebesar 50 persen selama tujuh bulan (Juni-Desember 2020), pengurangan anggaran belanja hibah kepada lembaga/organisasi kemasyarakatan, pengurangan anggaran belanja bansos yang tidak direncanakan, serta penyesuaian alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota. Sementara pengurangan anggaran belanja langsung dipangkas dari semua program Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Jadi penganggaran perubahan APBD 2020 difokuskan pada penyediaan anggaran untuk jamainan kesehatan masyarakat miskin atau penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dari anggaran provinsi, penanggulangan dampak ekonomi melalui program padat karya, dan penganggaran kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pajak daerah,” jelasnya.

Semua pengurangan belanja daerah itu, telah memenuhi kriteria untuk dilakukan perubahan anggaran. Menurut WH, Perubahan APBD dilaksanakan dalam berbagai hal. Pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran tahun berjalan berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran. Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Ketiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Keempat, keadaan darurat. “Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud, tentunya APBD Provinsi Banten memenuhi kriteria untuk dilakukan perubahan,” ungkapnya.

WH melanjutkan, pengurangan belanja daerah sebesar Rp3,36 triliun disesuaikan dengan perubahan pendapatan daerah dalam APBD 2020, semula pendapatan ditargetkan sebesar Rp12,61 triliun  berkurang sebesar Rp2,15 triliun atau menurun sebesar 17,1 persen. Sehingga target pendapatan daerah setelah perubahan menjadi Rp10,45 triliun.

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp8,15 triliun, berkurang  Rp2,05 triliun atau menurun sebesar 25,15 persen. Sehingga target PAD setelah perubahan menjadi sebesar Rp6,10 triliun. “Penurunan PAD, secara signifikan didominasi pajak daerah yang berasal dari PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dari target semula sebesar Rp7,75 triliun menjadi sebesar Rp5,78 triliun atau berkurang sebesar Rp1,97 triliun,” tegasnya.

Terkait dana perimbangan, lanjut WH, dalam APBD murni 2020 ditargetkan sebesar Rp4,40 triliun, berkurang Rp99,32 miliar atau turun 2,26 persen menjadi Rp4,30 triliun. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp50,50 miliar berkurang Rp4,36 miliar menjadi Rp46,14 miliar.

PINJAMAN PUSAT

Di akhir paparannya, WH mengaku mendapatkan informasi terkait rencana pemerintah pusat yang akan memberikan pinjaman dana sebesar Rp200 triliun untuk daerah-daerah.

“Saya mendapatkan informasi dari medsos, bahwa ada peluang bagi daerah meminjam dana ke pusat tanpa bunga. Bila rencana ini benar, Pemprov akan segera melakukan kajian sebelum mengajukan pinjaman dana itu ke pusat. Sebab Pemprov Banten memang membutuhkan tambahan anggaran untuk belanja daerah,” ungkapnya.

Terkait berapa pinjaman yang dibutuhkan Pemprov, WH mengaku akan diputuskan bila pihaknya sudah melakukan kajian. “Saya minta Pak Sekda memastikan pinjaman dari pusat itu benar atau tidak. Bila benar, Pemprov berpeluang untuk mengajukan pinjaman dana. Nanti akan kita laporkan juga ke DPRD berapa pinjaman yang akan diajukan Pemprov,” pungkasnya.

Usai Gubernur menyampaikan nota pengantar Raperda tentang Perubahan APBD 2020, Wakil Ketua DPRD Banten Barhum yang memimpin rapat paripurna mengatakan, raperda yang diusulkan Gubernur selanjutnya akan ditanggapi oleh fraksi-fraksi di DPRD Banten.

“Menindaklanjuti nota pengantar Gubernur tentang Perubahan APBD 2020, selanjutnya DPRD Banten menjadwalkan rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda usul Gubernur tersebut pada Rabu (29/7),” jelasnya.

Usai paripurna, WH kembali menegaskan bahwa Perubahan APBD dilakukan sebagai langkah penyesuaian prioritas pembangunan, sasaran dan indikator kerja pembangunan, serta arah kebijakan pembangunan tahun 2020. Kemudian pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran, perubahan target output kegiatan dan perubahan target outcome program serta peningkatan pengendalian penyakit menular (Covid-19). Selain itu, recovery ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net). Termasuk adanya penyertaan modal kepada PT BGD dalam rangka penyehatan Bank Banten sebesar Rp1,551 triliun.

“Prinsipnya kami telah melaksanakan instruksi OJK untuk menambah modal untuk menyehatkan Bank Banten. Hari ini (kemarin) kami usulkan tambahan penyertaan modalnya dalam perubahan APBD 2020. Semoga Bank Banten segera dinyatakan sehat oleh OJK,” pungkasnya. (den/air)