Aset Jadi Ganjalan Pemprov Raih Opini WTP

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Thomas Ipoeng Andjar Wasita (kanan) dan Gubernur Wahidin Halim sebelum menyerahan LKPD Pemprov Banten.

SERANG – Aset masih menjadi salah satu langganan ganjalan Pemprov Banten tak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya. Demikian diungkapkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Thomas Ipoeng Andjar Wasita usai menerima LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2017 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Palima, Curug, Kota Serang, Rabu (28/3).

Pria yang akrab disapa Ipoeng itu mengatakan, dari sembilan entitas yang ada di Provinsi Banten, delapan di antaranya sudah mendapat opini WTP dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2016. Entitas yang belum mendapat WTP dikarenakan ada permasalahan material.

“Ada satu lagi entitas yang belum WTP. Nah, itu memang kalau terkait belum WTP masih ada masalah. Masalahnya cukup material atau signifikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, adapun permasalahan material tersebut adalah yang berkaitan dengan aset tetap. Menurutnya, hal tersebut menjadi ganjalan bahkan menjadi alasan mengapa LHP LKPD Pemprov Banten pada tahun-tahun sebelumnya tak mendapat WTP. “Itu memang masalahnya terkait aset tetap. Jadi, provinsi sebelum menjadi WTP permasalahannya bersangkutan dengan aset tetap,” jelasnya.

Mengenai pemeriksaan, Ipoeng mengatakan, akan berlangsung paling lama dua bulan ke depan. Untuk batas waktu penyerahan LKPD, BPK memberi tenggat waktu kepada pemerintah daerah hingga akhir Maret.

“Sesuai undang-undang, LKPD diserahkan pemda kepada BPK tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran, paling lambat itu kan akhir Maret ini,” katanya.

“Kami membuka pintu, apakah hari ini atau besok. Jika ada pemda yang tak menyerahkan LKPD sesuai ketentuan, itu bukan kewenangan BPK, tidak ada masalah bagi BPK. Yang bermasalah di pemdanya sendiri, akan terganggu mekanismenya,” sambung Ipoeng.

LHP sendiri, kata dia, secara matematis akan diberikan pada akhir Mei. Ia menjelaskan, yang menjadi kewajiban BPK adalah LHP-nya sesuai undang-undang harus diserahkan ke DPRD dan pemda, dua bulan setelah diterima. “Kalau Pak Gubernur menyerahkan di akhir Maret, kami sesuai undang-undang harus sudah menyerahkan laporannya akhir Mei. Kalau diserahkan April, kami menyerahkannya Juni,” katanya.

Di tempat yang sama, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, raihan opini WTP bukan menjadi tujuan utamanya. Menurutnya, yang utama adalah kepatuhan dan kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan. “Kita serahkan ke BPK, tidak bisa kita bicara peluang karena ini bukan main bola. Karena apa, WTP bukan tujuan, WTP itu bukan tujuan,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa WH itu berharap, hasil pemeriksaan LKPD tidak ditemukan adanya indikasi kerugian negara maupun sejenisnya. Ia mengaku menyerahkan semuanya kepada BPK sebagai lembaga yang jelas, tegas, dan transparan. “Semua yang berkaitan dengan catatan-catatan, administrasi, laporannya bagaimana. Ada uang yang dikorupsi apa enggak. Sudah ada standarnya. Tentu kita berharap jangan sampai ada kerugian-kerugian negara, jangan sampai maladministrasi,” katanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S mengakui, aset mendapat perhatian khusus. Hal itu menjadi catatannya selama penyusunan LKPD, terkait pelimpahan P3D dari SMA/SMK. “Misalnya berkaitan dengan aset tetap saja, itu ada kan yang sudah rusak berat. Tapi, tetap kita catat, kita terima,” katanya.

“Itu dimasukkan di aset lainnya. Ke depan diproses untuk penghapusan. Jadi, tidak bisa kita masukan ke aset tetap. Itu sudah kita sajikan semuanya, lengkap,” pungkasnya. (Fauzan D/RBG)