Aset Pemprov Dikuasai Swasta

0
435 views

SERANG – Ada beberapa aset milik Pemprov Banten dikuasai pihak swasta. Aset berupa sebidang tanah itu berada di lokasi strategis di sejumlah kabupaten kota di Banten.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. “Kami sudah MoU (memorandum of understanding). Tiga kali pertemuan. Bagaimana aset ini bisa diselesaikan,” ujar Rina, Selasa (31/12).

Rina mengatakan, kerja sama dengan Kejati Banten berupa litigasi (proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan) atau nonlitigasi. Nonlitigasi dapat diselesaikan dengan musyawarah sehingga tidak lanjut dalam proses pengadilan.

Ia mengungkapkan, beberapa aset yang bermasalah antara lain lahan sekolah yang diakui pihak ketiga. Ada juga beberapa aset kewenangan pemerintah pusat, tetapi saat Pemprov ingin mengelola ternyata dikuasai pihak swasta. “Ada lahan yang ada di sekitaran minimarket, tetapi belum dibangun minimarket,” ujar mantan kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu.

Kata dia, nilai aset itu memang tidak terlalu besar karena yang tercatat adalah nilai awal. Namun, lokasi lahan itu berada di daerah-daerah strategis.

Ia mengungkapkan, lahan-lahan itu bisa dikuasai pihak ketiga karena sebelumnya pihaknya tidak peduli. Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ingin agar aset yang ada tercatat dengan aman.

Kata dia, akhir 2019, dari 896 lahan aset Pemprov, pihaknya akan merampungkan 303 lahan untuk tersertifikasi. “Kami sekarang lagi kejar untuk aset-aset, semua kan baru 181 bidang yang tersertifikasi. Targetnya 303 bidang, mudah-mudahan tidak ada kendala,” tuturnya.

Sebelumnya, lanjut Rina, aset lahan yang tersertifikasi baru 15 persen, kini menjadi 34 persen. Sedangkan sisanya akan diproses di 2020 nanti. “Susah untuk dokumen. Kami harus cari dokumen pendukung, BPN itu mana mau melakukan sertifikasi kalau belum pasangin patok-patoknya. Selain itu, batas-batasnya harus jelas, memang ini kan jumlah yang sedikit, kita harus pastikan bahwa itu benar-benar luasannya benar, itu yang lama, bukan masalah apa-apa lagi,” ungkapnya. (nna/air/ira)