Awas Aksi Mahasiswa Digembosi

0
458 views

SERANG – Pertemuan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Aminuddin Ma’ruf dengan sembilan presiden mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), Jumat (6/11) dinilai sebagai langkah pemerintah meredam gerakan mahasiswa atas penolakan UU  Omnibus Law Lapangan Cipta Kerja.

Wakil Sekretaris Bidang Eksternal Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabeka-Banten Aliga Abdillah mengatakan, pertemuan itu patut dicurigai. Sebab saat ini  masyarakat dan mahasiswa masih menolak  UU Omnibus Law. “Kita patut curiga ini upaya meredam gerakan penolakan dari kalangan mahasiswa,” ujarnya kepada Radar Banten, Kamis (12/11).

Menurut Aliga, kecurigaan diperkuat dari surat yang dilayangkan Stafsus Milenial bersifat instruksi kepada Dema PTAIN. Ia  mempertanyakan, garis hirarkis atau komando Stafsus Milenial dengan Dema PTAIN. “Jelas ini memicu kontroversi, balutan suratnya instruksi. Siapa Stafsus Milenial sehingga bisa menginstruksikan Presiden Dema PTAIN?,” katanya.

Aliga mengatakan, hendaknya pertemuan yang terjadi antara Stafsus Milenial Presiden dengan Dema PTAIN  dibuka kepada publik agar tidak menimbulkan prasangka buruk di mata publik. “Saya berharap, jangan sampai publik menganggap bahwa pertemuan tersebut ialah bagian dari pemufakatan jahat (meredam gerakan penolakan Undang-undang Omnibus Law),” katanya.

Terlebih, kata Aliga, surat instruksi yang dikeluarkan di dalamnya terdapat salah ketik dan berpotensi maladministrasi. Hal itu tentu juga harus dibuka dan dijelaskan secara transparan. “Jangan sampai justru sebaliknya, agenda pertemuan stafsus milenial presiden dengan Dema PTAIN diterjemahkan sebagai upaya pelemahan gerakan mahasiswa,” terangnya.

Sementara itu, Presma Dema UIN SMH Banten Ade Riad Nurdin menilai pemerintah terlihat berupaya melakukan pelemahan terhadap gerakan mahasiswa. Mulai dari surat perintah melalui Stafsus Milenial, hingga dengan langkah Kantor Staf Presiden (KSP) mengundang BEM se-Banten di Kota Cilegon, Senin (12/11). “Kalau dilihat seakan-akan ada pelemahan terhadap gerakan mahasiswa,” katanya.

Menurutnya, dari berbagai langkah yang dilakukan pemerintah, ia menilai tak membuat sikap tegas mahasiswa menolak UU  Omnibus Law hilang. “Sampai kapan pun, mahasiswa saya tegaskan, mahasiswa tetap menolak Undang-undang Omnibus Law,” katanya.

Ade berharap tetap konsisten melakukan perlawanan terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menekan kebebasan menyampaikan pendapat. Menurutnya, hal tersebut dijamin oleh undang-undang. “Dalam forum-forum yang diadakan oleh Stafsus Milenial dan KSP di Cilegon, kami tetap komitmen menolak Undang-undang Omnibus law,” katanya.

Terpisah, Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC-PMII) Banten Ahmad Solahudin mengaku hingga kini belum mengetahui kebenaran terkait surat perintah yang dilayangkan Stafsus Milenial Presiden. Ia pun enggan berkomentar lebih jauh. “Mengenai surat perintah ini, saya belum tau pasti kebenarannya,” katanya.

Disisi lain, pria yang akrab disapa Jayen itu mengapresiasi pertemuan antara Stafsus Milenial Presiden dengan Presma Dema PTAIN. Menurunya, dengan begitu mahasiswa bisa secara langsung menyampaikan tuntutan strategis tentang penolakan UU Cipta Kerja pada stafsus. “Ini ruang dialog yang bagus untuk saling memberi masukan,” terangnya. (fdr/alt)