Badan Anggaran Panggil Direksi PCM Soal Lumpur Lotte Chemical

Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon saat pertemuan dengan direksi PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) soal lumpur PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), Kamis (8/8).

CILEGON – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon memanggil direksi PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) terkait bisnis lumpur PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), Kamis (8/8).

Delain dihadiri direksi PCM, rapat yang digelar di kantor DPRD Kota Cilegon itu pun dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati dan Kepala Inspektorat Kota Cilegon Epud Saefudin. Pada kesempatan itu, Banggar meminta penjelasan secara langsung kepada direksi perusahan di bidang kepelabuhanan tersebut.

Ketua Banggar DPRD Kota Cilegon Isro Miraj menjelaskan, dalam kesempatan itu pihaknya meminta penjelasan terkait kajian serta pertimbangan PT PCM menerima lumpur dari LCI dan membuangnya di lokasi pembangunan Pelabuhan Warnasari.

“Tadi dijelaskan jika itu sudah dikonsultasikan dengan calon investor dan katanya lumpurnya tidak berbahaya, tapi itu kan jawaban mereka saja,” ujar Isro kepada wartawan, Kamis (8/8), usai pertemuan0.

Terlepas apapun pertimbangan dan alasan PCM menerima lumpur proyek pabrik kimia itu, Banggar menuntut perusahaan yang dikomandoi oleh Arief Rifai Madawi itu harus bertanggung jawab atas segala dampak yang bisa ditimbulkan dari lumpur itu.

Banggar sendiri menilai lumpur itu tidak laik dibuang di lokasi pembangunan Pelabuhan Warnasari, karena itu bisa berpotensi menjadi masalah pada saat proses pembangunan pelabuhan. Kondisi struktur lumpur tidak layak menjadi material urukan karena tidak stabil.

“Kita mengkhawatirkan ketika mereka melakukan pembangunan, nanti saat pembangunan harus membuang kembali lumpur itu. Sekarang mereka terima Rp1 miliar, nanti pas buang lagi harus keluar biaya lebih banyak. Itu kan namanya rugi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PCM Arief Rifai Madawi mengaku siap bertanggung jawab karena menyetujui kebijakan perusahaan. PCM telah melakukan konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan berkoordinasi dengan calon investor yang akan melaksanakan proyek tersebut.

Menurutnya, lumpur itu dinilai tidak akan memberikan dampak buruk pada proyek pelabuhan, justru menurutnya menguntungkan bagi calon investor. “Kita juga bisa menekan kos. Ada efisiensi. Yang diuntungkan investornya juga, nilai tanah juga semakin membaik. Banyak faktor yang diuntungkan,” kata Arief.

Secara pendapatan, perusahaan pun menerima pemasukan sebesar Rp1 miliar yang bisa menjadi tambahan kas. (Bayu Mulyana)