LEBAK- Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lebak melakukan klarifikasi untuk mengusut pengaduan delapan anggota DPRD Lebak yang menggugat hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus). BK memanggil pelapor, terlapor, dan staf Sekretariat DPRD Lebak untuk mendalami persoalan yang diadukan delapan anggota Dewan dari lintas fraksi tersebut.

Di ruang Bamus DPRD Lebak, Ketua Badan Kehormatan Dewan Acep Dimyati dan anggota BK Ridwan Imamul Huda dan Esih Sukaesih melakukan klarifikasi terhadap staf Sekretariat DPRD Lebak. Mereka meminta daftar hadir dan beberapa dokumen terkait dengan pelaksanaan rapat Bamus yang membahas rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak 2019 – 2024.

Ketua BK DPRD Kabupaten Lebak Acep Dimyati menyatakan, baru memanggil satu orang pelapor untuk mengetahui dasar hukum pelaporan dan staf Sekretariat DPRD Lebak. Rencananya, pihaknya akan memanggil beberapa orang pelapor dan pimpinan sidang. Pada intinya, para pelapor menginginkan hasil Bamus dibatalkan, karena rapat Bamus yang dilaksanakan pada 13 Februari 2019 tidak memenuhi kuorum.

“Jadi, para pelapor tidak menggugat pimpinan Dewan. Tapi, mereka menggugat hasil rapat Bamus yang dinilai tidak kuorum,” kata Acep Dimyati kepada Radar Banten, Rabu (20/2).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berjanji akan cepat menyelesaikan gugatan delapan anggota DPRD Lebak lintas fraksi, yakni dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, dan PKB. Apalagi, rancangan awal RPJMD Lebak 2019 – 2024 tersebut harus segera diserahkan kepada gubernur Banten.

“Kita akan bekerja cepat, karena itu pemanggilan pihak terkait akan dilakukan sampai sore hari,” jelasnya. (Mastur)