Ketua Baperjakat Sari Suryati (kanan) usai pertemuan dengan Komisi I DPRD Kota Cilegon.

CILEGON – Komisi I DPRD Kota Cilegon memanggi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Cilegon terkait proses rotasi dan mutasi di lingkungan Pemkot Cilegon.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Subhi S Mahad menuturkan, pertemuan dengan Baperjakat itu merupakan inisiatif DPRD menindaklanjuti sejumlah masukan dari publik. Menurutnya, pasca pengukuhan pejabat eselon III dan IV pada 31 Mei lalu, respon publik terhadap hasil rotasi mutasi itu bermacam-macam.

Dalam kesempatan itu, Komisi mengklarifikasi sejumlah isu miring yang menyeruak ke publik, misalnya terkait dugaan adanya anggota Baperjakat yang tidak dilibatkan dalam proses pembahasan rotasi mutasi, serta sejumlah dugaan praktik yang tidak sesuai prosedur.

“Komisi I punya kewajiban untuk mengawasi persoalan kepegawaian,” ujar Subhi kepada wartawan, Senin (17/6).

Dalam pertemuan itu, lanjut Subhi, Ketua Baperjakat Sari Suryati membantah semua dugaan miring yang menyeruak ke publik. Sari memastikan proses rotasi mutasi sudah sesuai prosedur. “Ketua Baperjakat sudah mengklarifikasi tidak ada anggota baperjakat yang tidak dlibatkan,” tuturnya.

Menurut Subhi pertemuan itu merupakan awal dari upaya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Kota Cilegon. Pengawasan akan dilakukan lebih mendalam di kemudian hari.

Komisi I berharap hasil rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh Pemkot Cilegon tersebut bisa memberikan dampak baik terhadap pelayanan serta realisasi program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemkot Cilegon.

Ketua Baperjakat Pemkot Cilegon Sari Suryati mengaku telah membeberkan semua proses yang telah dilewati selama pembahasan perombakan pejabat tersebut. “Saya sudah jelaskan panjang lebar di dalam, gak ada masalah, sesuai aturan, sesuai mekanisme,” ujarnya.

Sari justru mempertanyakan dugaan sejumlah pihak yang menyatakan ada anggota Baperjakat yang tidak dilibatkan dalam proses penggodokan penempatan pejabat tersebut. Sari menantang pihak tersebut untuk menyebutkan pejabat mana yang tidak dilibatkan.
“Coba tanya saja pada Baperjakatnya,” ujar Sari.

Pantauan Radar Banten hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Baperjakat sekaligus Sekda Kota Cilegon Sari Suryati, Asda I Kota Cilegon Taufikurrohman, Asda II Kota Cilegon Batri Noviana, Asda III Kota Cilegon Dana Sujaksani, dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Mahmudin.

Pertemuan berlangsung secara tertutup di ruang rapat DPRD Kota Cilegon. Pertemua itu berjalan kurang lebih selama dua jam. Sejumlah dokumen terlihat dibawa masuk ke dalam ruangan tersebut oleh staf BKPP Kota Cilegon. (Bayu Mulyana)