Bangun Kota Baru di Maja, Dua Provinsi dan Kementerian PUPR Tandatangani MoU

Ilustrasi/Google Maps
Ilustrasi/Google Maps

SERANG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Jawa Barat, Bupati Bogor, Bupati Lebak, Bupati Tangerang, dan Walikota Tangerang Selatan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pengembangan Kota Baru Publik Maja, Senin (27/6).

Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan, pembangunan Kota Baru Publik Maja ini merupakan solusi salah satu persoalan perumahan di Banten. Menurut Ranta saat ini terdapat isu utama permasalahan perumahan di Banten, yaitu adanya backlog atau kekurangan ketersediaan rumah sejumlah 632.502 unit. Dimana masalah backlog ini terbesar berada di Kabupaten Tangerang.

“Pemprov maupun Pemda di Kabupaten dan Kota tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini hanya secara sepihak. Sehingga perlu dukungan oleh seluruh stakeholder di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang ada. Untuk itu saya sangat mengapresiasi kepada PT Perumnas dan para pengembang yang sudah berkomitmen dalam pengembangan Kota Baru Publik Maja ini,” papar Ranta.

Ranta melanjutkan, dengan direalisasikannya pengembangan Kota Baru Publik Maja ini tentu akan menjadi salah satu solusi permasalahan backlog yang dihadapi Pemerintah Daerah di Banten, mengingat lokasi pengembangan kawasan sebagian besar berada di wilayah Banten.

“Tentu kami berharap masyarakat Banten terutama masyarakat berpenghasilan rendah menjadi prioritas sebagai target market untuk menempati kawasan ini. Untuk itu Pemprov sangat mendukung program ini untuk segera terwujud. Dukungan Pemprov terhadap Kota Publik ini tidak perlu diragukan lagi karena sudah tercantum dalam Perda Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Banten Tahun 2010-2030,” ujar Ranta.

Ranta melanjutkan, Pemprov Banten, Lebak, Tangerang, dan Tangsel siap bersinergi dalam pelaksanaan pengembangan Kota Baru Publik Maja ini dan berharap senantiasa dilibatkan pada setiap tahapan pelaksanaan selanjutnya.

Sebelumnya, dari rilis Kementerian PUPR yang diterima Radar Banten Online, penandatanganan nota kesepakatan bersama yang dilakukan di Gedung Kementerian PUPR ini, bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR di Kawasan Kota Baru Publik Maja dan sekitarnya.

Pengembangan infrastruktur di wilayah Maja tersebut dilakukan sejalan dengan pesan Nawacita dan Amanat RPJMN 2015-2019 yakni pembangunan 10 Kota Baru Publik, dimana Maja menjadi salah satu lokasi yang diprioritaskan di bagian Barat Kawasan Metropolitan Jabodetabek.

Secara keseluruhan, Kawasan Maja dianggap layak untuk dijadikan lokus pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di dalam lingkup Kota Baru Publik Maja yang inklusif mengingat Kawasan Metropolitan Jabodetabek dengan jumlah penduduk mendekati 30 juta jiwa, membutuhkan infrastruktur dasar dan perumahan yang terus meningkat.

Dengan konsep Smart-Green and Inclusive City yang diusung, Kota Baru Publik Maja direncanakan untuk dihuni sekitar 1,5 juta penduduk pada tahun 2035. Pengembangannya akan menerapkan Transit Oriented Development (TOD) yang sejalan dengan pengembangan Jalur Rel Ganda Kereta Api Maja-Rangkasbitung-Merak, serta Jalan Akses Baru dari Pamulang melalui peningkatan Jalan Eksisting sepanjang ±21,61 km dan pembangunan jalan baru ±36,74 km.

Kota Baru Publik Maja juga dikembangkan dengan basis ekonomi dan mendukung Kawasan Industri (Balaraja, Cikupa, Jayanti, dan Cikande) serta Kawasan Agro Industri.
Melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama ini, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, Bupati Lebak, Bupati Tangerang, dan Walikota Tangerang Selatan akan mengawal koordinasi dan penetapan lokasi ruas jalan akses Maja, pembebasan lahan, perizinan, pengendalian dan pengawasan penyediaan rumah bagi MBR bersubsidi dengan pola hunian berimbang. (Bayu)