Bank bjb Tawarkan Pembiayan Infrastruktur Ke Pemda di Banten

SERANG – Bank bjb menawarkan pembiayaan infrastruktur kepada pemerintah daerah di Banten melalui produk bjb Indah (Infrastruktur Daerah). Penawaran disampaikan kepada perwakilan pemerintah daerah pada sosialisasi pinjaman daerah di Pendopo Gubernur, Kota Serang, Rabu (27/11).

Hadir pada kegiatan tersebut Sekda Banten Al Muktabar, Direktur Konsumer dan Ritel Bank bjb Suartini, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Arban, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, dan perwakilan pemda dan DPRD lainnya di Banten.

Direktur Konsumer dan Ritel Bank bjb Suartini mengatakan, sosialisasi ini mempertegas bahwa Bank bjb itu mempunyai satu produk yang bisa menggerakkan perekonomian daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur. “Ini sebenarnya produk lama Bank bjb yang ingin kembali ditawarkan dan memberikan satu pemahaman kepada pemda di Banten. Apabila pemerintah daerah ingin mengembangkan daerahnya tetapi tidak anggaran, bisa menggunakan bjb Indah,” katanya.

Menurutnya, aturan pinjaman daerah menjadi acuan Bank bjb mengembangkan pembiayaan, termasuk proyek dibiayai APBN. “Bank bjb itu siap untuk menjadi pendorong perekonomian di daerah,” tuturnya.

Ia berharap, kehadiran produk ini disambut baik oleh pemerintah daerah di Banten. “Jika membutuhkan pinjaman daerah, Bank bjb siap membantu,” harapnya.

Ia mengungkapkan, pinjaman daerah ditujukan untuk mendanai kegiatan proyek infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.  “Target market pinjaman daerah ditujukan untuk pemerintah daerah dan badan usaha yang memenuhi ketentuan persyaratan,” katanya.

Ia menjelaskan, bjb Indah ada tiga klasifikasi berdasarkan jangka waktu pinjaman. Untuk jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan. “Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas,” katanya.

Untuk jangka menengah, lanjut dia, pinjaman dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya. Ini yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah di daerah yang bersangkutan. “Pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah,” katanya.

Sedangkan pinjaman jangka panjang, lanjut dia,  dengan jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari satu tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.  Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana atau sarana,.

Ia menuturkan, dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan menghasilkan penerimaan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut. Selain itu, menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Selain itu, tujuannya untuk manfaat ekonomi dan sosial.

Ia menambahkan, Bank bjb selalu berperan aktif dan mendukung pembangunan untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih kuat dengan menawarkan produk berkualitas dengan keuntungan yang menarik, diantaranya suku bunga kompetitif, jaminan clean basis dan hasil keuntungan yang kembali ke pemerintah daerah. Tentunya hal ini adalah keuntungan yang menarik bagi daerah yang bergabung dengan Bank bjb.

“Selain mendapat keuntungan dari segi pembiayaan infrastruktur maupun investasi bagi daerahnya tetapi juga dapat menambah pendapatan asli daerah di daerah itu sendiri,” katanya.

Pada kesempatan itu, Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, agenda pembangunan basis utamanya adalah pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan, dilakukan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Dengan sosialisasi ini, pemda mendapatkan informasi untuk mendapatkan pembiayaan pembangunan melalui skema yang ditawarkan Bank bjb. “Pinjaman daerah untuk meningkatkan layanan dasar kepada masyarakat,” katanya.

Ia berharap dengan adanya bjb Indah ini dapat terjalin kerja sama antara Bank bjb dengan Pemprov Banten dan kabupaten kota sehingga dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk kesejahtraan rakyat. “Tetapi harus memperhatikan hak dan kewajiban, karena tidak mengharapkan adanya aspek-aspek masalah hukum. Untuk itu prinsip kehati-hatian harus dijalankan. Pembangunan pembiayaan seperti ini harus selektif karena kalau tidak akan menjadi beban,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum secara pribadi menyambut baik tawaran dari Bank bjb. Apalagi dana yang digulirkan nanti untuk kemajuan daerah juga. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain membahas mengenai regulasiya. “Regulasinya harus dibahas dulu. Eksekutif tidak dapat melakukan pinjaman tanpa persetujuan DPRD,” ungkap Ulum.

Hal lainnya, lanjut Ulum, yaitu tingkat kemampuan pemerintah daerah membayar pinjaman. “Jadi harus dilihat dulu potensi pembayarannya. Jangan sampai memberatkan dan tidak mampu membayar,” jelas pungkas Ulum. (skn/aas/ags)