Bank Indonesia Batasi Keluar Masuk Uang Asing

0
95
Ilustrasi (Pixabay)

BANK Indonesia (BI) memperketat pembawaan uang kertas asing lintas negara. Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 197/7/PBI/2017 5 Mei 2017, BI membatasi bahwa pembawaan uang kertas asing minimal atau di atas setara Rp 1 miliar lintas negara hanya boleh dilakukan oleh beberapa pihak.

Yakni, bank, kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) bukan bank atau money changer, serta perusahaan jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR). Money changer dan PJPUR yang boleh membawa uang itu pun harus mengantongi izin dari BI. Khusus PJPUR, sifatnya hanya penerima perintah atau transporter.

PBI itu berlaku efektif mulai 5 Maret 2018. Namun, pengenaan sanksi baru diterapkan pada 7 Mei 2018 atau dua bulan setelah berlakunya PBI. BI ingin memaksimalkan sosialisasi terlebih dulu kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

”Supaya mereka mengerti dulu dan memahami peraturan ini,” kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Devisa BI Budianto saat diskusi bersama media kemarin (15/5), dilansir JawaPos.com.

Ketentuan itu juga berkaitan dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, pemerintah perlu mencegah aliran dana dengan asal usul yang tidak jelas. Karena itu, izin dari BI harus dipenuhi oleh mereka yang membawa uang asing bernilai besar, baik dari maupun ke luar negeri.

Jika hal itu dilanggar, BI memberikan sanksi berupa pencabutan izin bagi pengusaha money changer. Selain itu, uang yang dibawa bisa tertahan di bea dan cukai. ”Sanksinya kalau enggak punya izin dan persetujuan, harus dicegah, enggak boleh masuk, enggak boleh keluar itu uangnya,” kata Direktur Kepala Departemen Pengelolaan Devisa BI Rudi Brando Hutabarat.

Menurut dia, pengetatan aturan itu sangat perlu. Selain mencegah aliran dana gelap, aturan tersebut diterapkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Sebab, banyaknya mata uang asing yang masuk dapat memengaruhi nilai tukar dan peredaran mata uang asing di Indonesia. (rin/c11/sof/JPG)