Banten Belum Bebas Pasung

0
2.145 views

SERANG – Upaya Pemprov Banten melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mencanangkan program Banten Bebas Pasung 2019, sepertinya masih jauh panggang dari api. Ini lantaran masih ada saja ditemukan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terpaksa harus dipasung oleh keluarganya.

Yang teranyar, kasus pemasungan ditemukan di Kampung Cidadap, Kecamatan Cipocokjaya, Kota Serang, belum lama ini. Pemasungan menimpa Subeki, yang sudah hampir lima tahun dipasung keluarganya dengan dalih persoalan ekonomi.

Sebelumnya, pada April 2017, Dinsos Banten dan Komisi V DPRD Banten menemukan juga korban pasung di Desa Cisaat, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang.

Mengacu data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2013, di Provinsi Banten prevalensi ODGJ berat adalah sebesar 0,11 persen atau diperkirakan berjumlah 11.550 orang, dan ODGJ yang mengalami pemasungan, yaitu sebesar 14,3 persen. Hingga 2016, ‎temuan data pasung di Provinsi Banten mencapai 258 kasus. Artinya, masih ada sekira 1.392 kasus pemasungan yang belum ditemukan merujuk pada data estimasi Riskesdas 2013.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten Sigit Wardojo, pemasungan merupakan tindakan yang membatasi gerak seseorang dengan gangguan jiwa termasuk untuk mengakses layanan kesehatan. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran HAM bagi orang dengan disabilitas. Semakin lama seorang ODGJ dalam pemasungan maka akan semakin berat disabilitas yang harus ditanggungnya dan semakin berat beban keluarga yang harus merawatnya. “Penyebab banyaknya kasus pemasungan karena masalah ekonomi dan pemahaman anggota keluarga terhadap penanganan orang dengan gangguan jiwa. Masih banyak orang yang menganggap ODGJ merupakan aib bagi keluarga,” katanya.

Sejak 2015 lalu, lanjut Sigit, bertempat di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Pemprov Banten, telah mencanangkan Gerakan Banten Bebas Pasung Tahun 2019. Gerakan itu merupakan komitmen konkret untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan pemasungan. “Gerakan Banten Bebas Pasung tidak cukup bila hanya dipandang sebagai sebuah program. Namun, seharusnya sebagai upaya berkelanjutan yang terus-menerus melibatkan semua unsur terkait, terutama untuk menjamin akses ke layanan kesehatan dan layanan rehabilitasi sama seperti orang dengan disabilitas lainnya,” ungkapnya.

“Gerakan Banten Bebas Pasung adalah gerakan masyarakat secara spesifik berfokus pada isu penanganan penyandang disabilitas mental dengan menolak pemasungan dan mengampanyekan sebuah perubahan sosial dalam penanganan penyandang disabilitas mental yang dipasung melalui pengembangan layanan dasar terintegrasi meliputi pendataan, layanan nomor induk kependudukan (NIK), layanan kartu BPJS, layanan pengobatan, dan layanan rehabilitasi sosial,” sambung Sigit.

Sigit melanjutkan, Pemprov Banten telah membentuk tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat (TPKJM) tingkat provinsi. TPKJM merupakan tim yang memberikan pengarahan bagi pelaksana program-program kesehatan jiwa masyarakat di provinsi dan kabupaten kota, yang keanggotaannya terdiri atas beberapa organisasi perangkat daerah yang terkait, Kapolda Banten dan direktur rumah sakit jiwa pusat/provinsi di wilayahnya, yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Sekda Banten. “Tugas TPKJM ini untuk membantu gubernur dalam merumuskan kebijakan pemprov dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat di Banten,” ungkapnya.

Terkait data ODGJ yang mengalami pemasungan, Komisi V DPRD ‎Banten pun belum menerima laporan terbaru hingga Juni 2017 dari Dinkes Banten.

“Kami sudah meminta agar Dinkes dan Dinsos Banten bekerja sama dengan kabupaten kota segera melakukan pendataan berkala. Jadi, diketahui pasti berapa ODGJ yang mengalami pemasungan di Banten,” kata Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan didampingi Sekretaris Komisi V Gunaral Supriyadi‎.

Komisi V, lanjut Fitron, melakukan pencegahan pemasungan dari sisi regulasinya. Menurutnya, aturan Banten bebas pasung diupayakan selesai tahun ini. “‎Tadinya mau bikin perda Banten bebas pasung. Namun, setelah dikaji itu cukup dengan pergub. Sebab yang masuk Prolegda 2017, yaitu Raperda tentang Disabilitas, soal pemasungan nanti dimasukkan di Perda Disabilitas,” jelasnya.

Fitron berharap, Banten Bebas Pasung 2019 bisa terwujud bila pergub-nya segera terbit dan Perda Disabilitas segera diselesaikan tahun ini. “Sekarang ‎kita sudah berada pada zaman yang modern termasuk dalam bidang kesehatan. Bila masih ada ODGJ yang dipasung, berarti terjadi kemunduran terhadap pemenuhan hak-hak kemanusiaan. Kita akan dorong bagaimana ODGJ mendapat layanan kesehatan gratis melalui program pemprov,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Banten Nurhana mengatakan, penanganan gangguan jiwa secara medis dilakukan oleh Dinkes. Setelah disembuhkan Dinkes, baru pihaknya menangani masalah sosialnya. Misalnya, pembinaan keterampilan dan akses permodalan untuk usaha agar mereka menjadi lebih berdaya secara ekonomi.

Nurhana mengaku, penanganan masalah ODGJ bukan perkara yang mudah. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa menjadi salah satu kendalanya. “Ini yang sedang terus kita sosialisasikan agar ada kepedulian dari keluarga untuk mau berobat,” ujarnya.

Namun, pihaknya mengaku, terus melakukan pendataan ODGJ di Banten. “Pengalamannya yang sudah-sudah pendataannya, kita bersama dengan pendamping jamsosratu, TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) karena bagaimana pun juga ini kerja terpadu,” tambahnya.

Lantaran belum memiliki rumah sakit jiwa sendiri, Nurhana mengatakan, sementara waktu pasien dikirim ke rehabilitasi mental di Bambu Apus, Jakarta Timur, milik Kementerian Sosial Indonesia. “Sementara, kita arahkan ke Bambu Apus. Kalau kita sudah jadi RSJ, masyarakat yang menyandang ODGJ bisa tertangani dengan baik oleh kita sendiri,” katanya.

Selain RS jiwa, ia juga mendorong Pemprov Banten agar ke depan memiliki panti rehabilitasi sosial terpadu. Panti ini nantinya difungsikan untuk menampung sekaligus melakukan pembinaan bagi penyandang masalah sosial. “Kalau kita sudah memiliki panti rehabilitasi terpadu, tentu akan lebih mudah menanganinya,” ujar Nurhana. (Deni S-Supriyono/RBG)