Banten Darurat Penyakit TBC

0
286

SERANG – Penyakit tuberkulosis (TB) atau yang lebih dikenal masyarakat dengan TBC, termasuk penyakit yang berbahaya urutan ketiga di dunia setelah HIV AIDS dan penyakit jantung. Namun, penyakit ini sering dianggap remeh oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Banten.

“Jangan anggap sepele, Banten darurat penyakit menular TB ini‎. Kami minta Dinas Kesehatan (Dinkes) ada koordinasi untuk memastikan surveillance data sebenarnya masyarakat yang menderita TB di Banten. Dan, bagaimana pengawasan menelan obatnya bagi mereka yang positif TB,” kata Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan kepada Radar Banten, Selasa (5/9) malam.

Fitron melanjutkan, Komisi V telah melakukan rapat koordinasi dengan Dinkes Banten‎, namun Kepala Dinkes dan Sekretaris Dinkes tidak bisa dimintai penjelasannya karena sedang menunaikan ibadah haji. Sementara, Plh Kepala Dinkes (Sekda Banten Ranta Suharta) juga tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan.

Rapat koordinasi hanya diwakili perwakilan Dinkes. Sehingga, terkait data penderita TB, Komisi V belum mendapatkan data yang lengkap tentang jumlah penderita TB hingga Agustus 2017.

“Padahal kalau datanya kita dapatkan, kita akan tahu bagaimana pengendalian penularannya,” ungkap Fitron.

Politikus Golkar itu menuturkan, ‎untuk melihat hasil kerja Dinkes, tinggal lihat rumah sakit. Kalau Dinkes membuat program, lihat apa yang terjadi di rumah sakit. Selama ini, Dinkes terlalu fokus pada kegiatan hilir, yakni kuratif. Sementara, promotifnya kurang.

‎”Ini yang menurut kami masih belum maksimal. Memang populis dan dermawan kita menjamin masyarakat gratis berobat dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas, tapi yang lebih strategis adalah pastikan mereka tidak ke rumah sakit karena telah sehat. Jadi, kami ingin memastikan kebijakan Dinkes memaksimalkan juga program promotif yang efektif dan maksimal,” urainya.

Berdasarkan data dari rumah sakit di Banten, penyakit TB menempati peringkat pertama yang paling banyak mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan selama Agustus 2017, sementara untuk rawat inap berada di peringkat keempat.

Kabid Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Banten Wahyu Santoso mengatakan, TBC memang penyakit kronis, tapi penderitanya tidak langsung sakit.

“Kalau masih bermasalah iya, karena kasusnya masih tinggi di Banten. Tapi kalau darurat, apa yang disebut darurat itu?,” tanya Wahyu.

Ia menambahkan, ikut hadir dalam rapat koordinasi dengan Komisi V. Kata dia, Komisi V menyampaikan data temuan kasus TBC dari RSUD Banten.

“Kalau hanya mengambil data dari satu rumah sakit, sulit menyebutkan Banten darurat TBC. Sebab, bisa saja pasien di RSUD Banten pindahan dari rumah sakit lain. Harusnya data perbandingannya per wilayah atau kabupaten kota,” tuturnya.

Berdasarkan catatan Radar Banten, dua tahun lalu, Kepala Dinkes Banten Sigit Wardojo pernah diajak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi peserta Forum South-East Asia Regional Office (SEARO) 2015 membahas penanggulangan penyakit TBC di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara di Srilanka. Selain Indonesia, negara yang masuk dalam SEARO, yaitu Bangladesh, Bhutan, The Democratic People Republic of Korea, India, Maldives, Myanmar, Nepal, Srilanka, Thailand, dan Timor-Leste.

“Penyakit TBC merupakan penyakit mematikan yang tidak boleh dianggap remeh. Penyakit ini disebabkan oleh kuman mycobacterium tuberculosis yang menyerang manusia pada usia produktif, bukan penyakit keturunan,” kata Sigit.‎‎

Sigit menambahkan, penyebaran terbesar penyakit TBC berada di daerah yang sama dengan daerah penyebaran HIV (Human Immunodeficiency Virus). Penderita HIV sangat riskan untuk tertular TBC. “‎Jumlah penderita penyakit TBC di Banten masih tinggi, rata-rata setiap tahun mencapai tujuh ribu orang, persentase paling tinggi ada di wilayah Kabupaten dan Kota Serang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Serang Toyalis mengatakan, setiap tahun di Kota Serang selalu ditemukan kasus TBC baru. Berbagai cara sudah dilakukan dengan pengobatan selama enam sampai sembilan bulan.

Kepala Dinkes Cilegon Arriadna mengungkapkan, terus berupaya menekan penularan TB. Ia bahkan melakukan gerakan ketuk pintu pencegahan TB di salah satu kelurahan di Kecamatan Ciwandan yang diprakarsai Kementerian Kesehatan.

“Sejauh ini ada tiga kelurahan di Kecamatan Ciwandan yang kami jadikan pilot project bebas TB,” ungkapnya.

Kata Arriadna, di Cilegon ada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) P2KP yang khusus memberi pelayanan penyakit paru. “Di situ dilakukan untuk konsultasi, pelatihan petugas yang berkaitan dengan pencegahan TB,” jelasnya. (Deni S-Rostinah-Alwan/RBG)