Banten Masuk Nominasi Daerah Ramah Lingkungan

Pemprov Banten
Kabid Pengelolaan Pusat Data dan Informasi Kemen LHK Rita Zahara menyerahkan piagam nomine kepada Gubernur Banten Rano Karno didampingi Kepala BLHD Banten Husni Hasan di Pendopo Gubernur, KP3B, Selasa (21/6). (Foto: Humas Pemprov Banten)

SERANG – Provinsi Banten masuk nominasi Nirwasita Tantra Award, yaitu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) bagi daerah yang berkomitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan hidup. Banten bersaing dengan tujuh provinsi lainnya untuk memperoleh Nirwasita Tantra Award 2016 akan diumumkan pada peringatan puncak Hari Lingkungan Hidup yang akan digelar di Provinsi Riau akhir Juli. “Berdasarkan penilaian dari tim independen yang terdiri atas unsur akademisi, LSM lingkungan hidup dan Kementerian LHK, Banten berhasil masuk sebagai nominator Nirwasita Tantra Award 2016 bersama tujuh provinsi lainnya melalui seleksi ketat,” kata Kabid Pengelolaan Pusat Data dan Informasi Kemen LHK, Rita Zahara saat menyerahkan piagam nominator kepada Gubernur Banten Rano Karno di Pendopo Gubernur, KP3B, Selasa (21/6).

Menurut Rita, Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jambi, dan Jogjakarta ditetapkan sebagai nominator Nirwasita Tantra Award 2016 setelah lolos seleksi tahap III dari 29 provinsi yang lolos seleksi tahap I dan II se-Indonesia. Rita melanjutkan, penghargaan Nirwasita Tantra Award merupakan penghargaan yang dikompetisikan setiap tahun bagi seluruh daerah. Saat penganugerahan, terpilih satu provinsi, satu kabupaten, dan satu kota terbaik yang berhak memperoleh piala bergilir sebagai daerah berkomitmen terhadap lingkungan dari Kemen LHK. “Tahun ini hanya Banten yang menjadi pendatang baru sebagai nominator. Bahkan, untuk pertama kalinya Banten bisa masuk delapan besar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rita menuturkan, pengalaman Gubernur Banten yang pernah menjadi duta lingkungan membuat peluang Banten meraih penghargaan Nirwasita Tantra Award 2016. Hingga seleksi tahap III, dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang dimiliki Pemprov Banten seluruhnya lengkap mulai dari dokumen yang menyatakan kondisi, permasalahan, kebijakan atau program yang ditetapkan dan diterapkan oleh daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Banten. “Bagi daerah yang dinominasikan, kepala daerahnya diminta untuk mempresentasikan program dan kebijakan dalam melestarikan lingkungan, dan panelis menganalisis dan mengkritisi program lingkungan hidup daerah tersebut,” jelasnya.

Rita menambahkan, pihak Kemen LHK telah menyiapkan tujuh orang panelis yang terdiri atas akademisi dan pakar lingkungan hidup termasuk satu orang perwakilan dari budayawan untuk menilai persentase masing-masing gubernur. “Daerah yang berhasil menata dan mengelola lingkungan di wilayahnya sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang akan meraih penghargaan ini,” tutupnya.

Usai menerima piagam nominator, Rano Karno mengaku siap untuk memaparkan kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten. Menurutnya, bersama BLHD pihaknya memiliki komitmen tinggi untuk melestarikan lingkungan hidup di dunia. “Kami siap bersaing, saya pernah menjadi duta lingkungan dan mudah-mudahan itu bisa diterapkan untuk menata lingkungan di Provinsi Banten,” kata Rano didampingi Kepala BLHD Banten M Husni Hasan.

Dari delapan nominasi, lanjut Rano, Banten sebagai pendatang baru memang berada di posisi paling akhir atau nomor delapan. Tapi hal itu tidak membuat Banten berkecil hati.

“Tidak apa-apa kita di nomor delapan, masuk nominasi saja kami sudah bangga. Yang penting kita sudah berusaha menghadapi permasalahan serius yaitu efek pemanasan global (global warming),” katanya.

Rano mengakui, persoalan lingkungan hidup di Banten memang tidak mudah dan banyak kendala. Meski begitu, Pemprov bersama kabupaten kota se-Banten dan masyarakat peduli lingkungan terus berupaya melestarikan lingkungan sesuai kewenangannya masing-masing. “Banten memiliki sejumlah kawasan industri sehingga ancaman bencana industri terus mengintai. Setidaknya ada 78 pabrik atau perusahaan petrokimia di Banten yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Situasi itu membuat masyarakat harus selalu waspada. Kita harus membangun konsep bagiamana mengantisipasi jika bencana ini terjadi,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Rano, Provinsi Banten sebagai daerah industri sangat rentan terhadap pengaruh perubahan iklim. Sebagai provinsi dengan basis aktivitas ekonomi yang ditopang oleh industri tentunya turut menyumbang terhadap perubahan iklim yang harus dikendalikan. “Pemprov selama ini terlibat dalam program konservasi lingkungan termasuk pelaku industri di dalamnya. Upaya melestarikan lingkungan hidup tidak hanya tanggung jawab perorangan saja, tetapi tanggung jawab semua pihak melalui program cinta bumi,” jelasnya. (Deni S/Radar Banten)