Banten Usulkan Maja Jadi Ibukota Negara

SERANG – Pemprov Banten mengusulkan Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, untuk menjadi ibukota negara. Maja dinilai cocok untuk menggantikan Jakarta karena letaknya sangat strategis, berdekatan dengan Jakarta.

Usulan itu disampaikan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Senin (29/4) bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja dan sejumlah kepala daerah lain yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Rapat terbatas membahas pemindahan ibukota dari Jakarta ke wilayah yang dinilai mampu memikul beban ibukota Indonesia di masa depan.

Andika mengatakan, Kecamatan Maja masuk dalam kandidat wilayah di Indonesia yang akan dijadikan Ibukota Negara. “Ini baru tahap awal,” ujar Andika usai rapat terbatas melalui press release, Senin (29/4).

Kata Andika, nanti kembali akan diadakan rapat terbatas untuk menentukan ibukota. “Jadi, kami belum dapat arahan, tadi (kemarin lusa-red) hanya baru pertimbangan-pertimbangan baik itu wilayah di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa,” terangnya.

Selain Andika, hadir pula Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, Walikota Depok M Idris, dan Walikota Bogor Bima Arya.

Andika menerangkan, Pemprov mengusulkan Maja karena selain wilayahnya yang masih luas, daerah itu juga berdekatan dengan Jakarta. Namun, tambahnya, berdasarkan arahan dari Presiden, pemindahan ibukota itu juga melihat penyebaran penduduk.

“Tapi, memang atas dasar data yang dimiliki Pak Presiden bahwa kepadatan penduduk di Pulau Jawa ini sudah sampai 55 persen, Pulau Sumatera 15 persen, Pulau Kalimantan enam persen, dan Pulau Sulawesi tujuh persen,” tuturnya.

Andika menambahkan, hingga saat ini, Presiden masih melakukan pertimbangan-pertimbangan dan masukan dari berbagai para ahli, seperti ketersediaan lahan, fasilitas penunjang, SDM, dan juga anggaran.

“Jadi, atas pertimbangan itu juga bagaimana Pak Presiden melihat bahwa fasilitas dari pemindahan ibukota tersebut harus menunjang dari ketersediaan fasilitas, baik itu infrastruktur, penunjang masyarakat, maupun ketersediaan tanahnya,” urai politikus Golkar itu.

Selain Banten, ia mengatakan, beberapa wilayah juga masuk dalam pembahasan calon ibukota seperti Jonggol di Jawa Barat, Palangkaraya di Kalimantan, dan Mamuju di Sulawesi.

Kemungkinan, lanjutnya, pada rapat selanjutnya sudah melihat bahwa pemetaan potensi daerah mana yang memiliki fasilitas-fasilitas penunjang ibukota. Hanya saja, Jakarta tetap menjadi sentra bisnis, sentra keuangan, jasa, dan lainnya.

Dalam rapat terbatas itu, Presiden mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat mengantisipasi hal tersebut agar Indonesia memiliki taring di mata dunia dan menjadi negara yang maju. Maka, diperlukan Ibukota yang memiliki daya saing.

“Pertanyaan pertama, terutama yang harus dijawab apakah di masa yang akan datang, DKI Jakarta sebagai ibukota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintah dan layanan publik, serta sekaligus pusat bisnis?” ujar Jokowi.

Ia mencontohkan beberapa negara telah melakukan antisipasi tersebut. Menurutnya, beberapa negara sudah mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya.

Di sisi lain, ia meminta pemindahan ibukota tersebut perlu memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis, kesiapan infrastuktur pendukung, dan pembiayaan. Kendati demikian, ia meyakini jika seluruhnya disiapkan dengan baik, maka rencana pemindahan ibukota dapat terwujud. (nna/alt/ira)