Banten Utara-Selatan Masih Timpang

0
496 views

SERANG – Satu bulan menjelang HUT ke-20 Provinsi Banten, persoalan pemerataan pembangunan masih menjadi aspirasi utama masyarakat di wilayah Banten Selatan. Warga di Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang selalu memanfaatkan momentum kegiatan reses anggota DPRD Banten, untuk menyampaikan harapannya agar wilayah Banten Selatan juga bisa maju seperti Banten Utara atau Tangerang Raya.

Menurut anggota DPRD Banten dapil Kabupaten Pandeglang Anda Suhanda, masyarakat di Pandeglang masih mengeluhkan layanan dasar yang masih sulit dinikmati oleh warga di pelosok desa. “Warga Pandeglang menginginkan akses yang sama dengan warga Banten yang ada di perkotaan, dalam hal menikmati program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia,” kata Anda kepada Radar Banten, Selasa (1/9).

Politikus Gerindra ini melanjutkan, di Kabupaten Pandeglang masih banyak warga yang belum bisa menikmati listrik, sementara program bantuan listrik masuk desa belum menyentuh hingga pelosok-pelosok. Sementara untuk bisa mengakses pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan di pedesaan masih sangat memprihatinkan.

“Di tengah perkembangan teknologi yang sangat maju, ternyata masih banyak warga Banten yang belum bisa menikmati listrik, belum bisa mengenyam pendidikan. Ini tentu menjadi catatan kami untuk diperjuangkan di provinsi,” katanya.

Anda menambahkan, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan namun belum tersentuh bantuan sosial dari pemerintah. “Apalagi ditengah pandemi Covid-19, masyarakat makin banyak yang terpuruk lantaran usahanya terkena imbas Covid-19,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Banten Dapil Kabupaten Serang Heri Handoko. Menurutnya, warga Kabupaten Serang terutama nelayan dan petani mengharapkan program pembangunan yang bisa menyejahterakan petani dan nelayan. “Yang paling banyak dikeluhkan adalah infrastruktur jalan, sebab jalan yang rusak semakin mempersulit kehidupan petani dan nelayan,” katanya.

Selain infrastruktur jalan, lanjut Heri, warga di Kabupaten Serang juga mengharapkan program pendidikan gratis tidak hanya di sekolah negeri tapi juga di sekolah swasta. “Selama ini banyak warga menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, jadi butuh perhatian pemerintah,” katanya.

Tak jauh berbeda, anggota DPRD Banten dapil Kabupaten Lebak Efu Saefullah juga mengaku masih banyak warga Lebak yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, termasuk mendapatkan air bersih.

“Banyak warga di Kabupaten Lebak yang harus menempuh jarak puluhan kilo meter untuk bisa berobat ke puskesmas. Belum lagi infrastruktur jalannya rusak parah, tentu ke depan fasilitas kesehatan harus ditambah di Kabupaten Lebak,” ujarnya.

Selama ini, lanjut Ade, warga tidak pernah mempersoalkan pembangunan jalan, jembatan maupun puskesmas dan rumah sakit kewenangan Pemkab Lebak atau Pemprov Banten. “Mereka hanya menginginkan pemerataan pembangunan dilakukan oleh pemerintah, agar mereka mendapatkan layanan dasar,” tegasnya.

Terpisah, anggota DPRD Banten dapil Kabupaten Tangerang Muhlis mengaku, setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan secara merata dan berkesinambungan. “Memang wilayah Banten Utara relatif lebih maju, itu bisa dilihat dari infrastruktur jalan, pendidikan maupun kesehatan. Namun bukan berarti tidak ada persoalan,” katanya.

Agar pembangunan bisa dinikmati oleh semua masyarakat Banten, Muhlis menilai, koordinasi antara bupati walikota dan gubernur sangat penting. “Pembangunan jangan jalan sendiri-sendiri, sebab angka kemiskinan dan pengangguran di kabupaten/kota yang menentukan wahah pembangunan Banten,” jelasnya.

Senada, anggota DPRD dapil Kota Tangerang M Nizar juga mengaku ketimpangan Banten Utara dan Selatan merupakan persoalan lama yang menjadi pekerjaan rumah gubernur dan wakil gubernur Banten. “Okelah masyarakat di Tangerang Raya lebih maju, tapi persoalan polusi udara, macet hingga angka kriminal juga cukup tinggi. Ini menjadi tantangan kita bersama,” tegasnya.

MASALAH KLASIK

Sementara itu, Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada menilai, problem ketimpangan pembangunan di Banten Utara dan Selatan adalah masalah klasik di provinsi ini. “Sejak lama sering kita suarakan, tapi perhatian Pemprov belum nampak signifikan,” ujarnya.

Padahal, lanjut Uday, Banten Selatan ini memberikan kontribusi yang besar dalam pemenuhan kebutuhan di sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata.  “Hak-hak mendasar masyarakat sipil seperti akses terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik, ketersediaan kebutuhan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan menengah, infrastruktur jalan di sejumlah wilayah, termasuk masalah pelayanan jasa transportasi,” bebernya.

Uday meminta gubernur dan wakil gubernur segera mengambil langkah strategis. Sebab penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa berdiri sendiri. Semua sub sistem harus terintegrasi dalam satu kesatuan pandang yang sama.  “Karena itu dibutuhkan pula adanya standar pelayanan publik dasar dan membuka akses yang luas bagi masyarakat,” urainya.

Saat peringatan HUT Banten ke-19 tahun lalu, Perwakilan tokoh masyarakat Banten Syibli Syarjaya sempat menyinggung persoalan ketimpangan Banten Utara dan Selatan. “Pemprov harus memberikan perhatian serius, baik bidang infrastruktur maupun lainnya. Utara dan selatan perlu mendapat perhatian agar terjadi pemerataan pembangunan di semua kabupaten/kota,” ujar Syibli.

Saat itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, apa yang disampaikan perwakilan tokoh masyarakat tersebut akan menjadi energi dalam membangun Banten ke depan. Ia mengakui, pengangguran menjadi persoalan berat yang dihadapi Banten. (den/alt)