Banten Zona Merah Narkoba

Brigjen Pol Nurochman (kedua kanan) berjabat tangan dengan Kombes Pol Tatan Sutisyana usai kenal pamit di kantor BNNP Banten, Senin (19/1). Kombes Pol Tatan Sutisyana resmi menjabat Kepala BNNP Banten menggantikan Brigjen Pol Nurochman

SERANG – Provinsi Banten termasuk daerah dalam zona merah peredaran narkoba. Soalnya, selain rentan dijadikan jalur penyelundupan narkoba jaringan internasional, Banten telah menjadi daerah pemasaran narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten mengungkap 7,247 kilogram sabu-sabu, 65 ribu butir pil ekstasi, 600 gram ganja kering, dan 23 orang tersangka selama periode Januari hingga Oktober 2018. Volume itu meningkat dibandingkan tahun 2017. Yakni, 1,173 kilogram sabu-sabu, 0,75 gram ekstasi, 2,02 kilogram tembakau gorilla, 3,297 ganja, dan 240 ribu pil Paracetamol, Caffeine, dan Carisoprodol (PCC).

“PR (pekerjaan rumah-red) banyak, terutama soal pemberantasan narkoba. Karena, Banten sudah masuk zona merah. Terakhir, tujuh kilogram sabu dan 75 ribu pil ekstaksi. Berarti, ini sudah dalam kondisi yang parah. Sekarang, posisi Banten tertinggi keenam dari 34 provinsi di Indonesia,” kata Brigjen Pol Nurochman usai kenal pamit Kepala BNNP Banten di kantor BNNP Banten, Senin (19/11).

Dikatakan Nurochman, peredaran narkoba dapat diminimalisir melalui peran aktif Pemprov Banten. Salah satunya, mendorong diterbitkannya peraturan daerah (perda) mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

“Tahun ini, Perda Narkoba di Banten bisa terealisasi. Aturan itu bisa menjadi pijakan BNN dalam melakukan pemberantasan. Kita kembalikan kepada pemerintah daerah serius atau tidak mengangani persoalan ini,” ungkap Nurochman saat mengenalkan Kepala BNNP Banten yang baru Komisaris Besar (Kombes) Pol Tantan Sulistiyana.

Sementara Tantan Sulistiyana menegaskan, peredaran narkoba di Banten harus disikapi serius. Sebab, Banten adalah daerah yang cukup tinggi peredaran narkobanya. “Saya kira sama. Sudah disampaikan Pak Nurochman, Banten (peredaran narkoba-red) cukup tinggi. Permasalahan narkoba itu bisa diatasi jika demand (permintaan-red) dan supply (pasokan-red) bisa ditangani secara proporsional,” kata Tantan.

Tantan berharap seluruh stakeholder, seperti pemerintah, ulama, dan tokoh masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan narkoba. “Kita harapkan ke depan ada kerja sama dan koordinasi dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan pemberantasan narkoba,” harap Tantan. (Merwanda/RBG)