Bantuan Keuangan Dari Pemprov Alami Penurunan

0
409 views

SERANG – Bantuan keuangan (bankeu) dari Pemprov Banten untuk pemerintah kabupaten kota se-Banten mengalami penurunan. Dalam kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2021 yang disepakati Pemprov dengan DPRD Provinsi Banten, alokasi anggaran untuk bankeu hanya Rp320 miliar.

Dengan anggaran segitu, direncanakan kabupaten kota akan menerima bankeu sama rata yakni masing-masing Rp40 miliar.

Dibandingkan dengan bankeu 2020, terjadi penurunan sekitar Rp120 miliar. Pada APBD Provinsi Banten 2020, bankeu untuk kabupaten kota dialokasikan sebesar Rp440 miliar. Masing-masing  kabupaten kota mendapatkan bervariasi (selengkapnya lihat grafis).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom mengatakan, alokasi anggaran bankeu 2021  masih dalam KUA PPAS. “Bisa saja nanti berubah saat pembahasan,” ujar Muhtarom kepada Radar Banten, kemarin.

Kata dia, ada beberapa alasan yang membuat alokasi anggaran untuk bankeu  mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Pertama, kondisi keuangan Pemprov yang belum memadai lantaran pendapatan asli daerah (PAD) Banten juga menurun karena pandemi Covid-19. Selain itu, program-program prioritas yang akan dilaksanakan Pemprov tahun depan bukan semakin sedikit tapi semakin banyak pembiayaan. “Walaupun ada pinjaman, tapi belum bisa menutupi semuanya,” terang Muhtarom.

Tak hanya itu, mantan Asda II Pemkot Tangerang ini juga mengungkapkan, sumber pendapatan dari APBN juga belum final. Lantaran belum final, maka pihaknya menggunakan ketentuan yang sebelumnya.

Ia mengatakan, di dalam pembahasan APBD tahun depan, sangat dimungkinkan terjadi perubahan seperti penambahan atau pengurangan lagi. Hal itu dilihat dari urgensitas program kegiatan.

Muhtarom juga menerangkan, selain bankeu, Pemprov juga sebenarnya melakukan berbagai kegiatan di kabupaten kota juga selalu ada. “Pemprov tidak memiliki wilayah. Tentu saja pembangunan yang dilakukan di kabupaten kota. Itu juga bentuk bantuan Pemprov kepada kabupaten kota,” terangnya.

Kata dia, di KUA PPAS tahun ini juga sebenarnya alokasi anggaran untuk bankeu hanya Rp320 miliar. Namun, saat pembahasan dan pengesahan APBD meningkat menjadi Rp440 miliar.

Muhtarom mengungkapkan, dengan alokasi anggaran bankeu tahun depan sebesar Rp320 miliar, maka masing-masing kabupaten kota akan mendapatkan besaran yang sama yakni Rp40 miliar.

Terpisah Gubernur Wahidin Halim menerangkan, turunnya alokasi bankeu untuk kabupaten kota sangat dipengaruhi oleh sumber pendapatan asli daerah (PAD). “PAD kita paling besar dari PKB (pajak kendaraan bermotor-red). Saat ini realisasinya menurun akibat pandemi Covid-19,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah kabupaten kota dapat memanfaatkan bankeu sebaik-baiknya berapapun besarnya. “Apalagi, Pemprov hanya melakukan pinjaman daerah,” tutur pria yang akrab disapa WH ini.

Namun, mantan Walikota Tangerang dua periode ini mengatakan, banyak program yang dilaksanakan Pemprov di kabupaten kota.

Belanja bankeu ini untuk membantu pelaksanaan pembangunan di masing-masing kabupaten kota. Juga digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemda penerima bankeu sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. (nna/alt)