Bantuan Keuangan Parpol Belum Sesuai Peraturan Pemerintah

SERANG – Dana bantuan keuangan partai politik (bankeu parpol) yang dikeluarkan oleh Pemprov Banten pada APBD 2018 belum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bankeu kepada Partai Politik. Alokasi anggaran per suara masih sebesar Rp458,10 per suara. Jika mengacu pada PP terbaru, besaran bantuan Rp1.200 per suara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten, tahun ini ada sepuluh parpol yang berhasil memperoleh kursi parlemen hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, Hanura, PAN, PKS, PKB, dan NasDem.

Pemprov Banten mengalokasikan APBD 2018 sebesar Rp2.206.831.718,60 (detail lihat grafis).

Kepala Kesbangpol Provinsi Banten Ade Ariyanto membenarkan, bantuan dana parpol yang tersedia di APBD 2018 belum memenuhi ketentuan PP Nomor 1 Tahun 2018. Ia beralasan, keluarnya PP tersebut setelah APBD disahkan. “Di APBD murni ini masih mengacu pada aturan yang lama. Besaran bantuan dana parpol per suaranya belum bertambah sesuai aturan terbaru,” ujarnya saat ditemui Radar Banten di KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (20/3).

Ade menjelaskan, belum sesuainya besaran bantuan dana parpol dikarenakan saat penyusunan APBD 2018 aturan tersebut belum terbit. Aturan tersebut baru muncul pada awal 2018, sedangkan APBD disahkan pada akhir 2017. “Ketika kami penyusun APBD, aturan itu belum diterbitkan sehingga kami belum melakukan penyesuaian,” katanya.

Agar tidak melanggar ketentuan tersebut, Ade mengatakan, pihaknya akan memenuhi kekurangan bantuan dana parpol pada periode perubahan APBD 2018. “Kekurangannya nanti kami anggarkan di perubahan APBD,” katanya.

Kendati demikian, ujarnya, alokasi anggaran yang ada ini akan tetap disalurkan kepada masing-masing parpol sesuai peraturan yang lama. Dengan begitu, pada APBD perubahan nanti pihaknya tinggal mengajukan kekurangannya. “Ya, paling kita menambahkan dari yang sudah dianggarkan dan diusulkan kekurangannya,” katanya.

Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik Kesbangpol Provinsi Banten Gustiawan mengatakan, dengan metode pembagian bantuan yang sama dengan aturan lama maka PDI Perjuangan akan tetap mendapat nilai terbesar. “Kalau ditotal dengan aturan lama, besaran bantuan yang harus disiapkan adalah Rp2,2 miliar. Kalau sesuai PP, naik menjadi Rp5,7 miliar,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, mengacu pada PP terbaru dengan nilai per suara Rp1.200 dan total Rp5.793.476.400 maka perinciannya PDI Perjuangan menjadi Rp1.011 miliar, Golkar menjadi Rp970,6 juta, Partai Gerindra menjadi Rp691,4 juta, Demokrat menjadi Rp569,9 juta, PPP menjadi Rp473,4 juta, PKB menjadi Rp469 juta, PKS menjadi Rp455,1 juta, Hanura menjadi Rp419,6 juta, NasDem menjadi Rp391,5 juta, dan PAN menjadi Rp341,2 juta. (Fauzan D/RBG)