Bantuan Keuangan Pemprov untuk Lebak Bertambah Rp10 Miliar

LEBAK – Bantuan keuangan Pemprov Banten untuk Kabupaten Lebak diproyeksikan meningkat menjadi Rp65 miliar, atau bertambah Rp10 miliar dari tahun 2019. Terkait hal itu, sejumlah anggota DPRD Lebak optimistis masalah kekurangan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 tidak akan terjadi.

Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Lebak Musa Weliansyah menyatakan, pada kegiatan orientasi anggota DPRD Lebak di Serang, Gubernur Wahidin Halim menyatakan akan menambah bantuan keuangan (bankeu) untuk Kabupaten Lebak.

Tahun ini, bankeu dari Provinsi Banten sebesar Rp55 miliar, dan tahun depan meningkat menjadi Rp65 miliar. Bankeu sebesar Rp55 miliar tahun ini, dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp40 miliar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Rp10 miliar, Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp2,5 miliar, dan RSUD Adjidarmo sebesar Rp2,5 miliar.

“Rencana penambahan dana bankeu itu disampaikan Gubernur dihadapan 50 anggota DPRD Lebak. Beliau akan meningkatkan alokasi anggaran bankeu menjadi Rp65 miliar. Artinya ada kenaikan Rp10 miliar dibandingkan tahun lalu,” kata Musa kepada Radar Banten, Rabu (13/11).

Wakil rakyat asal Kecamatan Wanasalam ini meminta kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menggunakan anggaran bankeu secara efektif dan efisien. Prioritaskan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Termasuk, program yang berkaitan dengan visi Bupati Iti Octavia Jayabaya di bidang pariwisata. “Jadi defisit anggaran yang tertulis di rancangan APBD Lebak 2020 bisa tertutupi. Apalagi, ditambah bahwa iuran BPJS kelas III tidak akan naik. Ini kabar baik untuk Pemkab Lebak,” ungkapnya.

Namun, Musa meminta kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar tetap melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran. Dengan menunda kegiatan yang tidak prioritas, tetapi memasukannya pada perubahan APBD 2020 atau tahun berikutnya. “Kalau ada alokasi anggaran yang enggak rasional dan hanya pemborosan, maka harus dicoret atau dipangkas. Kita ingin uang rakyat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ketua DPRD Lebak Dindin Nurohmat membenarkan, Gubernur Banten Wahidin Halim bakal menambah bankeu provinsi untuk Kabupaten Lebak. Menurutnya, dari informasi yang disampaikan Gubernur, Kabupaten Lebak akan menerima bankeu sebesar Rp65 miliar.

“Iya, saya dengar langsung dari Gubernur Banten, bankeu untuk Lebak naik menjadi Rp65 miliar. Harapan kita ditambah lagi,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Lebak Dede Jaelani mengaku, belum menerima pemberitahuan resmi dari Pemprov Banten mengenai besaran bankeu untuk Kabupaten Lebak tahun 2020. Namun, kata dia, besaran bankeu senilai Rp65 miliar telah tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Kalau informasi resminya belum kita terima. Tapi, kabarnya memang kita akan terima bankeu Rp65 miliar. Naik Rp10 miliar dari 2019,” katanya.

Ditanya apakah rencana APBD 2020 masih mengalami defisit? Kata Dede, dari hasil rasionalisasi dan efisiensi anggaran yang dilakukan OPD dengan alat kelengkapan dewan (AKD) terjadi pengurangan defisit.  Awalnya, mengalami defisit Rp150 miliar, tetapi kini tinggal Rp49 miliar. “Masih defisit puluhan miliar. Karena itu, kita akan bahas masalah ini dengan badan anggaran DPRD,” katanya. (tur/zis)