Banyak Kades di Kabupaten Serang yang Kurang Wawasan

SERANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang berencana mengadakan kegiatan sosialisasi dan peningkatan wawasan kepala desa menuju pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2019. Hal itu dipicu masih banyaknya kepala desa yang kurang wawasan akibat dilatarbelakangi jenjang pendidikan yang minim.

Kepala DPMD Kabupaten Serang Abdullah tidak menyangkal, masih banyaknya kepala desa di Kabupaten Serang yang masih kurang pengetahuan. Hal itu diketahui Abdullah pada saat acara musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di lapangan Tennis Indoor Pemkab Serang pekan lalu yang menghadirkan seluruh kepala desa se-Kabupaten Serang. Banyak kades yang tidak bisa menjawab pertanyaan bupati seputar pemerintahan dan kedaerahan. Bahkan, ada kepala desa yang salah menyebutkan nama kecamatan dari sepuluh kecamatan di Kabupaten Serang yang ditanyakan. Termasuk salah menyebut nama bupati dan wakil bupati.

Kepala DPMD Kabupaten Serang Abdullah tidak menampik masih banyaknya pejabat kades yang kurang wawasan dan gagasan di Kabupaten Serang. Mulai dari wawasan pemerintahan hingga kedaerahan. Hal itu dipicu latar belakang pendidikan kades.

“Sudah lama menjabat kepala desa, masa tidak hafal kecamatan. Kalau nama desa yang 326 (jumlah desa di Kabupaten Serang-red) sih wajar saja,” tukasnya melalui sambungan telepon seluler, Minggu (1/3).

Dikatakan Abdullah, latar belakang pendidikan pejabat kades di Kabupaten Serang beragam. Mulai dari lulusan sekolah menengah pertama (SMP) hingga perguruan tinggi. Bahkan, kata Abdullah, tak sedikit pejabat kades yang berlatar belakang petani dan pedagang. “Tapi, harusnya mereka minimal hafal nama kecamatan sama pejabat di Pemda,” ucapnya.

Lantaran itu, Abdullah berencana melaksanakan kegiatan sosialisasi dan peningkatan wawasan kades menjelang pilkades serentak 2019. Masing-masing bakal calon kades, lanjutnya, akan dites wawasan dan pengetahuan sebelum menjadi calon kades.

“Ini perlu (tes wawasan-red). Nanti akan kami lakukan melalui panitia pilkades,” tegasnya.

Abdullah mengimbau, kades harus mempunyai konsep pembangunan di desanya. Menurutnya, dengan dana desa yang besar harus dialokasikan melalui konsep yang matang. “Ada pendamping desa, mereka harus membantu dan mengarahkan kepala desa,” imbaunya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang Zaenal Abidin juga mengaku heran dengan adanya pejabat kades yang tidak bisa menyebutkan nama kepala daerah. “Bukan lagi menyayangkan, tapi aneh. Mereka kan dilantik dapat SK (surat keputusan-red) dari bupati, masa tidak tahu namanya,” ujarnya heran.

Untuk itu, Zaenal mendesak, DPMD melakukan agenda-agenda yang mengarah pada peningkatan kapasitas kades. Zaenal berharap, agenda pengarahan oleh DPMD dipastikan dihadiri semua kades. “Kan suka ada kades kalau di bimtek (bimbingan teknis-red) diwakilkan saja oleh stafnya,” tukas politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.

Akademisi Universitas Banten Jaya (Unbaja) itu juga meminta, pemerintah kecamatan berperan aktif melakukan pembinaan kepada kades. Tentunya, harus didukung anggaran yang mencukupi. “Sekarang anggaran kecamatan sama desa lebih besar desa. Tapi, seolah-olah semua pekerjaan adanya di kecamatan,” terangnya.

Lantaran itu, menurut Zaenal, upaya peningkatan wawasan kades perlu dilakukan sebelum mereka dilantik. Bagaimana pun, lanjutnya, jabatan kades merupakan hasil demokrasi masyarakat. “Kita maklumi, kades itu kan berasal dari SDM yang berbeda-beda,” pungkasnya. (Rozak/RBG)