Banyak Pengembang Belum Serahkan PSU ke Pemkab Serang

0
106
Suasana rakor rencana penyerahan aset fasos fasum dari PT Arga Indah Pratama di aula Tb Saparudin Pemkab Serang, Selasa (28/8).

SERANG – Pengembang perumahan di Kabupaten Serang banyak yang membandel. Sampai saat ini, baru enam prasarana sarana dan utilitas (PSU) yang diserahkan pengembang kepada Pemkab Serang dari 75 perumahan di Kabupaten Serang yang sudah seharusnya menjadi aset Pemkab.

Hal itu terungkap pada rapat koordinasi terkait rencana penyerahan PSU perumahan dari PT Arga Indah Pratama, Kecamatan Kramatwatu di aula Tb Saparudin, (28/8). Rakor yang diikuti sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang itu, dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri.

Entus mengatakan, penyerahan PSU perumahan oleh pengembang kepada Pemkab merupakan hal penting. Jika tidak diserahkan, PSU perumahan selamanya menjadi tanggung jawab pengembang. “Persoalannya, banyak pengembang yang melakukan pembangunan ditinggalkan begitu saja,” keluhnya kepada wartawan usai rakor.

Kendati Entus menyadari penyerahan aset dari pengembang akan membebani keuangan Pemkab, tetapi akses fasilitas publik masyarakat sudah menjadi bagian dari tanggung jawab Pemkab. “Kita tetap harus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang ini.

Kata Entus, proses penyerahan PSU ada mekanismenya. Di antaranya, verifikasi aset yang akan diserahkan karena kondisi aset saat diserahkan harus baik. “Kita akan membuat tim untuk proses penyerahannya,” ujarnya.

Terkait itu Kepala Bidang Perencanaan Teknis pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB) Kabupaten Serang Suherlan mengungkapkan, sebanyak 75 PSU perumahan yang saat ini masih dikelola pengembang sudah seharusnya menjadi aset Pemda. Meski demikian, diakui Suherlan, tenggang waktu penyerahan aset tidak disebutkan dalam peraturan yang berlaku soal penyerahan PSU.

“Kalau tidak diserahkan, Pemkab tidak bisa ikut campur tangan untuk perawatannya. Akhirnya, banyak yang terbengkalai dan masyarakat tidak mendapatkan akses yang baik,” terang Suherlan melalui sambungan telepon seluler, Selasa (28/8).

Mantan kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman DPKPTB menjelaskan, PSU perumahan terdiri atas akses jalan, jaringan irigasi, sarana ibadah, taman, dan fasilitas umum lain. “Masih banyak yang belum diserahkan. Sekarang, baru enam dari 75 PSU perumahan yang sudah diserahkan ke kami,” ungkapnya.

Terkait itu, Camat Kramatwatu Wawan Setiawan berharap, penyerahan PSU perumahan diiringi penyerahan kewenangan aset Alun-alun Kramatwatu kepada pemerintah kecamatan. Saat ini, Alun-alun Kramatwatu masih di bawah naungan Pemkab. “Jadi, kalau ada apa-apa koordinasinya harus ke Pemkab, enggak bisa langsung ke kecamatan,” keluh mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini.

Menurutnya, pemerintah kecamatan akan lebih leluasa menata dan merawat alun-alun setelah diberikan kewenangan penuh. Ketika terjadi apa-apa terhadap aset, lanjutnya, masyarakat tinggal izin kepada kecamatan. “Ini juga untuk mendukung kegiatan masyarakat. Saya mohon izin ke Ibu Bupati untuk pengelolaan alun-alun,” pintanya. (Rozak/RBG)