Banyak Sekolah di Kabupaten Serang Tak Siap UNBK

0
626 views
ilustrasi (Foto: Istimewa)

SERANG – Meskipun penyelenggaraan ujian nasional sudah dekat, akan tetapi masih banyak sekolah yang belum siap menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), sehingga sekolah yang tidak siap tersebut terpaksa harus melakukan ujian nasional secara manual.

Koordinator Kepala Sekolah SMK se-Kabupaten Serang Untung Supriyatno mengatakan, dari jumlah 86 SMK di Kabupaten Serang, 11 di antaranya tidak bisa melakukan UNBK. “90 persen bisa UNBK, ada yang menggelar sendiri ada yang gabung,” katanya saat ditemui di SMKN Kragilan, Senin (6/3).

Ia mengatakan, untuk melaksanakan UNBK tidak harus memerlukan sarana yang cukup. Menurutnya, komunikasi yang tidak berjalan dengan maksimal antarsekolah menjadi salah satu kendala utama. “Tadinya, kami untuk SMK menargetkan 100 persen,” ujarnya.

Untung melanjutkan, 11 SMK yang tidak menyelenggarakan UNBK tersebut merupakan sekolah swasta. Ia memastikan SMK berstatus negeri di Kabupaten Serang secara keseluruhan sudah siap menyelenggarakan UNBK. “Mungkin mereka tidak ikut rapat, jadi kurang komunikasinya,” jelasnya.

Ia menjelaskan, ke depan status SMK akan dibagi ke dalam empat katagori yaitu SMK rujukan, aliansi, reguler, dan konsorsium. “Itu tingkatan-tingkatannya, informasinya dari Dirjen SMK akan menggolongkan ke empat itu,” ucapnya.

Ia menambahkan, jumlah peserta UNBK di tahun ini cenderung meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya. “Kalau tahun sebelumnya kan hanya ada sembilan SMK yang UNBK, kalau sekarang sudah hampir 100 persen,” pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator Kepala Sekolah SMA se-Kabupaten Serang Muhammad Najih mengatakan, dari 72 SMA yang ada di Kabupaten Serang, 22 di antaranya masih belum siap melaksanakan UNBK.

Ia mengatakan, sekolah yang tidak siap menyelenggarakan UNBK tersebut dikarenakan belum memiliki sarana yang cukup. “Ya, kita mau minta iuran dari wali murid juga tidak berani, nanti dikira pungli (pungutan liar),” ujarnya.

Najih menjelaskan, kesiapan UNBK bukan hanya diukur dari ketersediaan perangkat komputer saja. Tapi, server untuk program UNBK juga harus tersedia. “Minimal itu tiga atau empat server,” jelasnya.

Ia menuturkan, sekolah yang tidak bisa menggelar UNBK tersebut akan ikut gabung bersama sekolah lainnya yang memiliki sarana lebih. “Ada yang ikut gabung ada yang ujian tulis, jadi ya tidak bisa dipaksakan juga,” ucapnya.

Ia menambahkan, peralihan kewenangan SLTA dari pemerintah kabupaten kota ke provinsi menjadi salah satu kendala pada setiap program. “Tapi, ya diwajarkan saja lah karena masih dalam masa transisi, semoga tahun depan bisa lebih baik,” ungkapnya. (Rozak/Radar Banten)