Bappeda Banten: Pemprov Siap Terapkan Smart City

Komitmen Pelayanan Efektif dan Antikorupsi

0
62

1. Smart City

Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) dan Walikota Bandung Ridwan Kamil (kanan) menunjukan dokumen MoU Smart City disaksikan Komisioner KPK Laode M Syarif.

SERANG – Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu jalan melakukan akselerasi pencapaian pembangunan. Bahkan, penerapan sistem yang biasa disebut smart city itu dinilai menjadi alternatif mencegah terjadinya penyelewengan wewenang atau perilaku koruptif dalam tubuh pemerintahan.

Mendorong itu, Pemprov Banten telah merancang penerapan sistem smart city dalam menunjang pelaksanaan tata kelola pemerintahannya. Bahkan, secara khusus Pemprov Banten telah melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Bandung yang lebih dahulu menerapkannya.

Penandatangan kesepahaman tersebut dilakukan langsung Gubernur Banten Wahidin Halim di Balai Kota Bandung, Rabu (1/11). Disaksikan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), MoU diikuti oleh 29 pemerintah provinsi kabupaten/kota se-Indonesia. MoU tersebut adalah aplikasi smart city dan e-government yang mencakup di wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.

Aplikasi tersebut adalah aplikasi yang menurut KPK layak untuk disebarkan kepada pemerintah kabupaten kota. Ada tiga aplikasi yang disebar, yaitu aplikasi sabilulungan, aplikasi perizinan i, dan aplikasi e-remunerasi. “Saya kira ini sangat bagus dan ini penggabungan teknologi sistem yang terintegrasi,” kata Gubernur Wahidin Halim.

Menurutnya, dari hasil MoU ini agar bisa diaplikasikan di Banten. Apalagi Banten merupakan daerah yang terus melakukan pembenahan. “Banyak sekali modul dan variasi. Banten yang cukup luas, Banten yang sedang merangkak menuju perbaikan sehingga ini menjadi penting untuk modul pengawasan dan kontrol terhadap kinerja dan produktivitas dari ASN kita,” kata pria yang familiar dengan sebutan WH itu.

Setelah MoU, Gubernur kelahiran 14 Agustus 1954 itu meminta kepada seluruh dinas untuk mempersiapkan diri atas penerapan program tersebut. Sebab, tidak hanya efektif, penerapan sistem berbasis teknologi dapat mencegah perilaku korupsi. “Harapannya, ke depan akan semakin bagus karena program smart city bisa membawa makna dan arti agar kita ini bisa sempurna dalam mewujudkan program pemerintah,” katanya.

Gubernur Wahidin Halim berdoa khidmat saat acara.

2. Smart City

Komisoner KPK Laode M Syarif memberikan sambutan pada penandatanganan kesepakatan bersama terkait Smart City.

Pada kesempatan itu, Komisoner KPK Laode M Syarif menyampaikan, pihaknya terus membuka diri terhadap kepala daerah untuk melakukan konsultasi. Tapi karena identik dengan rompi orange, sehingga kini sepertinya menjadi keengganan kepala daerah untuk konsultasi. “Aplikasinya boleh bagus, tapi kalau dikerjakan dengan orang yang kurang baik maka hasilnya akan kurang baik,” katanya.

KPK, kata Laode, tidak segan-segan untuk bertindak tegas jika ditemukan penyimpangan. Oleh sebab itu, Laode mengaku bersyukur dan berterima kasih atas dukungan walikota Bandung dan gubernur Jawa Barat serta Provinsi Banten yang memiliki semangat tinggi terhadap pencegahan korupsi.  “Harapannya, MoU ini bisa direplikasi di daerah lain,” harapnya.

Dalam kesempatan MoU itu, turut hadir kepala daerah tingkat II dari Provinsi Banten. Di antaranya, Bupati Serang Tatu Chasanah, Walikota Serang Tb Haerul Jaman, Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Walikota Tangerang Arif Wismansyah, dan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani.

Terpisah, Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, penerapan smart city sudah menjadi visi Gubernur dan Wakil Gubenur Banten yang tertuang dalam RPJMD Banten 2017-2022 yang sudah disahkan DPRD Banten. Selain pelayanan dasar wajib seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, penciptaan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu program prioritas yang akan dilakukan Pemprov Banten. “Penciptaan tata kelola pemerintahan ini melalui sistem e-planning, e-budgeting dan e-money,” katanya.

Selain itu, dalam tata kelola pemerintahannya, Pemprov juga akan melakukan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi peningkatan indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. “Termasuk perbaikan angka indeks persepsi korupsi serta perbaikan hubungan kerja daerah provinsi dengan kabupaten kota,” kata Hudaya. (ADVERTORIAL/BAPPEDA PROVINSI BANTEN)

Gubernur Wahidin Halim dan Walikota Bandung Ridwan Kamil saat menandatangani dokumen MoU terkait Smart City.