Bappeda Banten: RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 Disahkan

Fokus Pembangunan Dasar Wajib

0
191
Gubernur Wahidin Halim saat memaparkan RPJMD Banten kepada Pansus RPJMD di gedung serba guna DPRD Banten ketika pembahasan.

1. Bappeda Banten

RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022 telah disahkan melalui rapat paripurna di DPRD Banten, Selasa (24/10). Dengan pengesahan tersebut, Pemprov Banten siap menatap pembangunan lima tahun ke depan.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, dalam RPJMD tersebut tercantum sejumlah prioritas Pemprov Banten dalam lima tahun ke depan. “Saya dan Pak Gubenur (Wahidin Halim-red) mohon doa dan dukungan agar kita bisa mewujudkan pembangunan sesuai harapan yang tertuang di dalam RPJMD 2017-2022,” kata Andika usai paripurna.

Andika yang mewakili Gubernur Wahidin Halim pada saat paripurna memaparkan, prioritas pembangunan lima tahun di Banten yang berkaitan dengan urusan pembangunan dasar wajib. Di antaranya, pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Ia juga menjelaskan detail langkah yang akan dilakukan dalam menerjemahkan prioritas program yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinannya. (baca grafis-red).

2. Bappeda Banten

Pada RPJMD tersebut dipetakan menjadi empat isu besar, yakni kesenjangan wilayah, daya saing daerah, kemiskinan dan pengangguran, serta tata kelola pemerintah. “Semua dilakukan agar pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, tidak ada lagi ada disparitas antara kabupaten kota di Provinsi Banten. Juga bagaimana kami menginginkan pelayanan yang berkualitas dalam pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dan juga pengembangan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten,” katanya.

Bahkan, Andika menegaskan bahwa sektor pembangunan di pendidikan dapat terkejar dalam waktu lima tahun. “Kami menargetkan untuk membereskan bidang pelayanan pendidikan ini dalam lima tahun ke depan,” kata pria yang masih menjabat sebagai Ketua Karangtaruna Banten itu.

Untuk itu, mantan anggota DPR RI itu menegaskan agar semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Banten bisa menerjemahkan RPJMD tersebut sesuai tugas dan fungsinya. “Saya berharap kepala OPD fokus pada kinerjanya sesuai RPJMD yang telah ditetapkan sampai 2022,” jelasnya.

Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina menambahkan, pola ke depan setiap OPD harus fokus pada program yang direncanakan. “Pekerjaan yang cukup berat ini harus menghantarkan pada tingkat pemahaman terhadap target kinerja yang harus mereka fokus kembangkan,” katanya.

Ia mengatakan, setiap program yang dikerjakan masing-masing OPD di Pemprov Banten harus bisa berkontribusi pada pencapaian indikator pembangunan makro. Itu agar target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Banten 2017-2022 dapat direalisasikan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Wakil Gubernur Andika Hazrumy menandatangani RPJMD 2017-2022 usai diparipurnakan di DPRD Banten, belum lama ini. Finalisasi RPJMD itu mencakup beberapa isu strategis sesuai visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur, Wahidin Halim-Andika Hazrumy.

Selain itu, komunikasi Pemprov dengan kabupaten kota juga menjadi bagian tidak kalah penting. Sebab, kata Hudaya, capaian pada masing-masing kabupaten kota berimplikasi terhadap capaian target provinsi. “Makanya, Pak Gubernur sering berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk memaknai hasil kinerja kabupaten kota yang bermuara pada indikator provinsi,” katanya. (ADVERTORIAL/BAPPEDA PROVINSI BANTEN)