Ahli Perkotaan Yayat Supriatna (kiri) dan Guru Besar ITB Suhono Harso Supangkat (tengah) saat mengelar keterangan pers seusai seminar tantangan, hambata dan tujuan implementasi Smart City di Puspiptek, Setu, Sabtu (12/8).

TANGERANG SELATAN – Pemerintah daerah di Tangerang Raya saat ini tengah gencar-gencarnya merealisasikan smart city atau kota pintar. Ini merupakan perwujudan menciptakan layanan yang baik dari masyarakat. Sayangnya realisasi ini sulit diwujudkan bila persoalan administrasi kedaerahan belum diselesaikan.

Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, batas antara daerah justru menghambat. Padahal Tangerang Raya sendiri memiliki potensi untuk mengembangkan teknologi agar dapat mencapai smart city yang diinginkan. Karena itu sudah seharusnya pimpinan daerah bisa saling berdiskusi mengenai integrasi wilayah.

”Membangun wilayah tak cuma satu. Setiap daerah harus saling membahu. Keuntungan smart city ini kan untuk masyarakat. Pelayanan tak perlu dibatasi oleh batas administrasi. Karena kita enggak mungkin tanya asal mana kalau dia naik angkutan umum,” katanya saat seminar tantangan, hambatan dan tujuan implementasi Smart City di Gedung Graha Widya Bhakti, Puspiptek, Setu, Tangsel, Sabtu (12/8).

Yayat menambahkan, kesulitan pemerintah dalam merobohkan batas administrasi tersebut bisa ditanggulangi oleh peran swasta. ”Untuk menjadikan Tangerang Raya cerdas kita memerlukan pihak swasta yang nantinya akan jadi jembatan. Dengan begitu, seluruh pihak akan merasa diuntungkan,” kata Yayat.

Ia menganalogikan Eropa sebagai benua yang harus dicontoh. Dia punya negara-negara, tapi tetap mata uangnya euro, jaringannya cuma satu, seluruh masyarakatnya bisa jalan-jalan ke negara manapun. Nah Tangerang juga begitu, pelayanan kesehatan, transportasi itu bisa dijadikan satu asal seluruh pimpinan daerahnya juga kompak.

Guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Suhono Harso Supangkat, menyarankan agar Tangerang membuat Vision Plan agar bisa segera mewujudkan smart city. Dirinya mengakui selama ini selain batas administrasi, sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah belum mumpuni. Karenanya disarankan untuk menggunakan pihak ketiga sebagai perantara agar bisa saling menguntungkan.

”Saya melihat potensi yang sangat besar di Tangerang Raya, daerah satelit yang perkembangannya sangat pesat. Karenanya, sangat disayangkan jika kesempatan potensi ini disiakan. Toh pembangunan smart city nantinya akan menguntungkan masyarakat dan pemerintah itu sendiri,” katanya.

Dijelaskan, dengan menggunakan pihak ketiga juga seluruh pembangunan yang ada di Tangerang Raya tidak perlu menggunakan APBD yang tersedia. ”Keuntungan pihak swasta berinvestasi di sini bisa dirasakan juga oleh pemkot, jadi mudah saja,” ujarnya.

Ditambahkannya, Tangerang bisa mencontoh DKI Jakarta yang kini memiliki Kartu Jakarta Pintar. Yang digunakan oleh warga Jakarta dalam bermobilisasi. ”Tangerang bisa kok punya Kartu Tangerang Cerdas. Mau naik busway pakai kartu itu bisa, mau naik kereta bisa, sampai belanja juga bisa. Soal seluruh pimpinan daerahnya mau atau tidak, dan itu tidak mudah. Karena saat ini, siapa sih pengembang yang enggak tertarik berinvestasi di Tangerang,” katanya.

Katanya, dengan adanya sistem semacam itu seluruh anggaran pemerintah serta aktivitas masyarakat bisa dimonitor secara langsung. ”Itu sulit KKN, anggaran langsung masuk ke masyarakat. Dia mobilisasi pakai apa saja terekam, itulah smart city,” pungkasnya. (mg-04/Firdaus/RBG)