Batas Wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang Jadi Sengketa

Ilustrasi/ Inet

TIGARAKSA – Kisruh pembagian wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang di dalam area Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) kembali muncul. Untuk mengatasi kondisi ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus turun tangan menyelesaikannya.

Secara kewilayahan, daerah yang masuk ke dalam Kabupaten Tangerang adalah Kecamatan Kosambi dan Teluknaga. Sementara, Kota Tangerang hanya Kecamatan Neglasari.

Sementara, di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang juga terbentur masalah khusus yakni zona hijau. Kini, penyelesaian ini mulai diambil alih oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Penerapan batas wilayah ini juga untuk pembangunan Runway III.

Perebutan ini semakin keras. Ketika kedua daerah administrasi itu sama-sama memperebutkan pemasukan pajak Bandara Soetta.

Pengamat isu kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Tangerang, Toddy Adietya menjelaskan perebutan ini menjadi masalah ketika keduanya sama-sama mengklaim dan tak ada solusi penyelesaiannya.

”Bila ingin clear, kedua kepala daerah sebaiknya duduk sama rata, pembahasan batas ini tak hanya masalah pemasukan saja, tapi kondisi masyarakat di kedua kabupaten/kota,” terangnya.

Permasalahan lainnya, sambung Toddy, selain aset milik bandara, namun di areal tersebut terdapat beberapa pajak yang harus dibayarkan kepada Kabupaten dan Kota Tangerang, seperti pajak reklame, spanduk dan lainnya. ”Daripada dibiarkan begitu saja, baiknya batas wilayah ini harus segera ditentukan tahun ini. Karena menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota Tangerang,” ujar Toddy.

Diketahui, Kemendagri telah meminta kepada Pemkab dan Pemkot Tangerang agar sama-sama membentuk tim. Tujuannya, supaya tim tersebut mengetahui di manakah batas wilayah itu.

Kepada Harian Radar Banten, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang Hery Heryanto menjelaskan, pihaknya masih menunggu instruksi Kemendagri selanjutnya. Sementara ini, Pemkab Tangerang tengah menunjuk tim dari Bappeda, Dinas Tata Ruang, Dishub, DPKAD dan BPMPTSP. ”Pembahasannya sudah rampung. Kita hanya tinggal menunggu jawaban dari Mendagri,” ujarnya. (RB/mg-20/ful)