Bawaslu Belum Rekapitulasi Hasil Temuan Pelanggaran Pilgub Banten

0
483 views
Banlih Pilgub

SERANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten, sampai saat ini belum melakukan rekapitulasi semua hasil temuan pelanggaran pada penyelenggaraan Pilgub kemarin.

“Kami belum melakukan hasil rekapitulasi jenis temuan-temuan sejak awal hingga kemarin. Rencananya kami akan adakan rapat terlebih dahulu dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan, untuk membahas semua jenis kasus temuan yang kami terima dari Panwas,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Banten Pramono U Tantowi, saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (16/2).

Masih kata dia, terkait temuan yang ditemukan oleh Panwaslu beberapa hari lalu, pihaknya masih memproses dan mengkaji untuk mengumpulkan keterangan dari beberapa pihak.

“Terkait temuan yang dilaporkan oleh Panwaslu Kabupaten dan Kota, kami harus minta keterangan pengumpulnya, pengirimnya dan penerimanya. Sedangkan untuk barang bukti sudah kami amankan,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada saat sebelum dan saat pemungutan suara, telah ditemukan beberapa jenis temuan, di antaranya beberapa kantong sembako yang berisikan mie instan yang ditemukan di Ciruas, Kabupaten Serang. Pembagian sembako yang ditemukan di Kota Serang yang terdiri dari 2 kilogram beras, minyak goreng, kopi dan beberapa kilogram ikan laut, serta pembagian 17 kerudung (mukena) yang ditemukan di Kabupaten Lebak.

“Untuk yang di Kota Serang, Panwas menemukan satu buah mobil yang sedang membagikan sembako. Namun saat didatangi, mobil tersebut langsung kabur. Sedangkan pembagian kerudung (mukena) yang ditemukan di Lebak itu tidak ada atribut apapun. Nah dua temuan itu tidak teridentifikasi dari tim nomor urut berapa,” ucapnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang. “Pasal 187 poin A hingga D dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 itu ada sanksinya,” tegasnya.

Dalam pasal tersebut disebut bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (Wirda)