Bawaslu Ungkap WNA Masuk DPT

Komisoner Bawaslu Rahmat Bagja bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai diskusi.

Coklit KPU Dinilai Berantakan

JAKARTA – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengungkap persoalan banyaknya masuknya warga negara asing (WNA) yang masuk daftar pemilih tetap (DPT). Menurutnya, itu terjadi lantaran pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dilakukan secara faktual.

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu, Bagja menyebut banyak pemilih yang tidak didatangi petugas KPU dalam coklit data pemilih 2019. Dituturkannya, setelah ditemukan adanya WNA yang masuk DPT Pemilu 2019 di daerah Cianjur, Bawaslu langsung melakukan penyelidikan dan membuat rapat bersama dengan KPU dan Disdukcapil Kemendagri.

“Kenapa WNA itu muncul dan inilah yang menjadi kritikan kami ke teman-teman KPU ada satu kesimpulan bahwa coklit yang dilakukan ada kesalahan prosedur yang dilakukan KPU, itu yang kami temukan,” kata Bagja dalam sebuah diskusi bertajuk DPT Pilpres Kredibel atau Bermasalah?, di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Bagja juga menjelaskan hasil dari penelusuran Bawaslu di lapangan menemukan satu permasalahan lain. Di antaranya, telah ditemukan WNA yang masuk ke dalam DPT justru tidak memiliki KTP-el, melainkan hanya memiliki surat keterangan perekaman.

“WNA yang masuk ke dalam DPT tersebut tidak mempunyai KTP elektronik, akan tetapi punya surat rekam KTP elektronik. Jadi, yang diperiksa adalah surat keterangan perekaman KTP elektronik, bukan KTP elektronik,” ungkapnya.

Atas dasar itu, kata dia, Bawaslu menyimpulkan adanya WNA yang masuk ke dalam DPT disebabkan karena coklit yang dilakukan KPU tidak sepenuhnya dilakukan dengan faktual dari rumah ke rumah. Seharusnya, dalam perundang-undangan pemilu, coklit harus dilakukan dengan cara mendatangkan dari rumah ke rumah. 

“Kajian Bawaslu temukan sepuluh rumah yang didatangi langsung oleh KPU, satu sampai dua rumah saat coklit tidak didatangi oleh petugas,” ujarnya.

DINILAI BERANTAKAN

Sementara itu, Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Muhamad Taufik menilai, DPT yang telah dirilis KPU berantakan. Menurut Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu, pihaknya sudah melakukan penelusuran terhadap Daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP-2) di wilayah Jakarta.

“Saya sudah konfirmasi ke KPU soal DPT yang istilahnya masih amburadul itu,” ujar Taufik di Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Untuk wilayah Jakarta saja, kata Taufik, ada ribuan warga yang terancam kehilangan hak konstitusionalnya pada 17 April 2019. Dia mengaku prihatin dengan banyaknya warga yang terancam tidak bisa memilih caleg, presiden, dan wakilnya di pilpres dan pileg tahun ini.

“Temuan ribuan DPT bermasalah ini sangat memprihatinkan karena data dari penetapan penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke dua (DPTHP-2) masih berantakan,” ungkapnya.

Taufik juga menuturkan, hasil penyisiran tim data Seknas Prabowo-Sandi banyak juga menemukan DPTHP-2 yang dinilai janggal. (JPG/RBG)