Bea Cukai Banten-Polda Banten Sinergikan Langkah Hadapi Kamtibmas

0
1632
Kepala DJBC Banten Mohamad Aflah Farobi (kiri) memberikan cinderamata kepada Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho seusai silaturahmi, Selasa (2/2/2021).

SERANG – Kanwil Bea Cukai Banten bersama Kepolisian Daerah (Polda) Banten siap bersinergi dan menyatukan gerak langkah untuk menangani kamtibmas sesuai tugas dan wewenang masing-masing.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Banten, Mohammad Aflah Farobi didampingi Kabid Penindakan dan Penyidikan Zaky Firmansyah, Kasi Penindakan I Wawan Hermawan dan Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Rinto Setiawan melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Kapolda Banten Irjenpol Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho yang didampingi Direktur Reskrimsus Kombespol Joko Sumarno dan Direktur Resnarkoba Kombespol Lutfi Martadian di Mapolda Banten, Selasa (2/2/2021).

Pertemuan kedua belah pihak berlangsung hangat dan memperhatikan protokol kesehatan. Pertemuan yang pertama kalinya dilakukan setelah Irjenpol Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho S.H.,M.H.,M.B.A dilantik menjadi Kapolda Banten pada 10 Desember 2020 lalu, menggantikan Irjenpol Fiandar yang saat ini menduduki posisi baru sebagai Kepala Divisi Hukum Polri.

Beberapa hal yang disampaikan Aflah Farobi antara lain bahwa Bea Cukai sepakat untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Antara lain terkait sosialisasi penanganan pemberitaan hoax yang berkembang di masyarakat. Contohnya saat ini adanya hoax pemberitaan pajak baru pulsa kartu perdana, token listrik dan voucher, juga hoax mengenai dana wakaf yang dipungut pemerintah untuk membiayai APBN.

Kata Aflah, pulsa/kartu perdana telah lama dipungut PPN. Saat ini dilakukan penyederhanaan pemungutannya, sebatas sampai pada distributor tingkat II (server). Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut lagi.

“Untuk token listrik, PPN tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual. Sedangkan untuk voucher, PPN tidak dikenakan atas nilai voucher, karena voucher adalah alat pembayaran setara uang. PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual, sehingga tidak menaikkan harga jualnya,” katanya.

Terkait wakaf uang termasuk surat berharga, menurut fatwa MUI hukumnya boleh digunakan untuk hal-hal yang sifatnya syariah. Dana wakaf sepenuhnya masuk ke badan-badan yang mengurus dana wakaf (nazir), di Indonesia nazir ini banyak sekali misalnya BWI, LazisNU, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat dan sebagainya.

“Badan wakaf itulah yang menginvestasikan dananya ke instrumen yang aman dan sesuai syariah untuk investasi, contohnya diinvestasikan melalui surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk,” ujarnya.

Sementara Kapolda Banten mengajak semua instansi penegak hukum di wilayah Banten untuk ikut menciptakan suasana guyub dalam membina hubungan antar instansi penegak hukum di wilayah Banten.

“Tidak hanya sebatas sinergi dan koordinasi yang sifatnya prosedural. Tetapi lebih kepada peningkatan olah rasa dalam membina hubungan,” katanya.

Dalam pertemuan itu baik Kakanwil DJBC Banten maupun Kapolda Banten sepakat untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama yang saling mendukung di antara kedua instansi. (alt)