Bekas Tambang Picu Terjadinya Bencana

0
3.018 views
Kondisi akses jalan menuju Kampung Muhara, Desa Ciladaeun, Kecamatan Lebakgedong, Minggu (5/1), pascalongsor pada Rabu (1/1) lalu.

AKTIVITAS pertambangan di sejumlah wilayah di Provinsi Banten marak terjadi. Kegiatan ini bahkan sudah berlangsung lama. Mayoritas, aktivitas galian yang dilakukan yakni pertambangan golongan C dan B. Mengacu Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, dijelaskan bahwa bahan galian diartikan sebagai unsur-unsur kimia, mineral, bijih dan segala macam batuan berjenis mulia yang berasal dari endapan alami.

Dari informasi yang dihimpun Radar Banten, terdapat dua jenis tipe galian yang mayoritas marak di sejumlah daerah yakni galian golongan C dan B. Galian C atau bahan galian industri meliputi pasir dan batu. Sementara galian B yang dieksplorasi yaitu emas.

Aktivitas pertambangan ini tak semuanya masih beroperasional. Bekas-bekas tambang yang ditinggalkan perusahaan lantaran telah habis izin eksplorasinya, tak jarang menyisakan kerusakan alam. Alih-alih dilakukan pemulihan ekosistem lingkungan, para pengusaha justru meninggalkan begitu saja. Tak jarang, bekas-bekas galian ini memicu terjadinya bencana, baik banjir, tanah longsor, atau peristiwa yang merenggut nyawa warga.

Yang masih menyita perhatian masyarakat saat ini adalah, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada awal tahun di Kabupaten Lebak. Enam kecamatan terendam banjir dahsyat yang menyapu ribuan rumah. Bencana ini disinyalir disebabkan lantaran gundulnya kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) akibat adanya aktivitas galian penambangan emas ilegal. Lubang-lubang bekas pertambangan diduga kuat, yang menyebabkan kontur tanah di TNGHS menjadi labil dan memicu terjadinya longsor dan banjir.

Meskipun memiliki kewajiban untuk melaksanakan reklamasi galian tambang di Lebak, umumnya pengusaha tambang tidak melakukan kewajibannya dengan melakukan reklamasi pasca tambang. Di Kabupaten Lebak terdapat 79 pertambangan yang melipulti logam dan mineral.

Padahal, mengacu Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pada pasal 22 perusahaan dijelaskan, perusahaan tambang wajib melakukan reklamasi setelah kegiatan pertambangannya selesai.

Reklamasi yang dimaksud yakni menutup kembali bekas galian yang sudah dieksplorasi. Ketentuan itu dibuat untuk menjaga dan memulihkan kembali lingkungan wilayah pertambangan. Dalam aturan itu juga disebutkan bahwa perusahaan diwajibkan untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan jika terjadi kerusakan lingkungan.

Kabid Penahatan dan peningkatan Kapasitas lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Dasep Novian mengatakan, selama ini galian tambang di Lebak tidak memenuhi kewajiban melaksanakan reklamasi dan vegetasi. “Ya, ke-79 tambang tersebut hingga saat ini diketahui tidak memenuhi kewajiban mereka dalam melakukan reklamasi, maupun vegetasi pasca aktivitas produksi mereka. Padahal untuk memperoleh izin produksi sendiri, tambang haruslah memenuhi dua dokumen kewajiban tersebut,” kata Dasep.

Kedua dokumen tersebut, katanya dijaminkan oleh para pemilik tambang kepada ESDM Banten berbentuk uang jaminan pemenuhan kedua kewajiban tersebut. “Sebetulnya terdapat uang yang dijaminkan oleh pemilik tambang kepada ESDM sebagai jaminan pemenuhan reklamasi dan vegetasi pasca produksi. Namun, berdasarkan hasil pengawasan belum adanya penanaman pohon yang dilakukan oleh pihak tambang di Lebak,” kata Dasep.

Kata dia, para pemilik tambang di Kabupaten Lebak banyak yang langsung meninggalkan bekas lokasi pertambangan mereka, tanpa memenuhi kedua kewajiban tersebut. “Di beberapa lokasi ada yang sudah selesai dan hanya ditinggalkan begitu saja. Padahal seharusnya tambang dapat dikatakan selesai jika kewajiban mereka terpenuhi. Jadi walaupun telah menetapkan jaminan, tapi tidak menggugurkan kewajiban,” ujarnya.

Dasep mengatakan, pihaknya saat ini tidak mengetahui jumlah pasti dari galian tambang yang sudah tidak aktif, maupun habis masa izinnya. Karena hal tersebut langsung dibawah kewenangan ESDM Banten. “Kami tidak tahu, apakah memperpanjang izinnya atau tidak, karena itu ada di Dinas ESDM Banten,” paparnya. (bam-jek-nce-mg04/air/ags)