Penandatanganan berita acara paripurna.

CILEGON – Berdasarkan laporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cilegon Tahun Anggaran 2018, target belanja pada APBD sebesar Rp1,97 triliun, tetapi yang diserap hanya sampai RP1,59 triliun atau 80,5 persen.

Paling besar anggaran yang tidak terserap pada komponen belanja langsung atau berkaitan dengan program kerja pembangunan. Dari target Rp1,25 triliun, yang terserap hanya Rp943 miliar. Artinya sekira Rp307 miliar dari pagu yang disiapkan, harus tersisa di kas daerah.

Menurutnya, bengkaknya anggaran yang tidak terserap diakibatkan sejumlah hal. Bisa karena adanya efesiensi anggaran. Namun bisa juga karena permasalahan teknis.

Pada sektor pembebasan lahan jalan dan jembatan, penyumbang terbesar adalah pembebasan lahan untuk mega proyek Jalan Lingkar Utara (JLU). Dari anggaran Rp185,2 miliar, yang terserap hanya Rp32,9 miliar. Dengan realisasi serapan anggaran sebesar itu, sisa anggaran pada mega proyek tersebut mencapai Rp152,2 miliar.

“Padahal target kita 2018 selesai. Sekarang lagi digeber lagi nih,” ujar Edi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD, Rabu (20/3).

Selain adanya beberapa masalah yang membuat proses pembebasan lahan menjadi penyumbang terbesar Silpa, ada juga masalah regulasi yang dianggap menghambat. Pemkot Cilegon menilai regulasi pembebasan lahan yang berlaku saat ini tidak memudahkan pemerintah.

Edi yakin, tahun ini proses pembebasan lahan akan rampung karena segala proses serta persyaratan telah dituntaskan pada akhir 2018 lalu. Bahkan untuk JLU, tahun ini Pemkot Cilegon telah mengalokasikan anggaran untuk melakukan pematangan lahan. (Bayu Maulana)