Belum Terima Kekalahan Melawan Warga Gusuran, Pemkot Cilegon Pilih Upaya Banding

0
118

CILEGON – Pemkot Cilegon belum legowo untuk mengakui kemenangan warga Cikuasa Pantai dan Keramat Raya, terkait putusan Pengadilan Negara (PN) untuk kasus penggusuran rumah yang berada di atas tanah PT KAI pada tahun 2016 lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati mengaku akan melakukan upaya lanjutan agar kasus tersebut dapat dimenangkan oleh Pemkot Cilegon. “Ada upaya kita untuk banding. Kemarin sudah kita laporkan pada pimpinan,” ujar Sari usai menghadiri panen melon yang berlangsung di lahan milik Rumah Makan Sari Kuring Indonesia (SKI) Kota Cilegon, Kamis (21/12).

Terkait adanya keputusan majelis hakim yang menyebutkan Pemkot Cilegon diwajibkan mengganti rugi bangunan penggugat dalam waktu dekat ini, Sari menyebut ada batas kelonggaran waktu dalam hitungan pekan untuk Pemkot Cilegon melakukan kajian terhadap keputusan itu. “Itu kan baru keputusan. Kita diberikan waktu 14 hari untuk bisa mengkaji. Dan tim bantuan hukum akan banding,” paparnya.

Sari mengatakan tim bantuan hukum yang disiapkan dari para pegawai tim bantuan hukum Pemkot Cilegon sendiri. “Ada teman-teman dari Pemerintah Kota Cilegon. Termasuk kita didampingi dari pengacara negara,” ucapnya.

Rabu 20 Desember kemarin, diberitakan oleh Radar Banten Online puluhan warga Cikuasa Pantai dan Keramat Raya, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon sujud syukur di Masjid Agung Kota Cilegon atas kemenangannya di pengadilan melawan Pemkot Cilegon terkait kasus pengusuran itu.

Evi Silvi Sofawi Haiz, kuasa hukum warga korban gusuran tersebut menuturkan Majelis Hakim memutuskan agar Pemkot Cilegon memberikan ganti rugi kepada para penggungat korban gusuran itu dengan nilai yang bervariatif. Uang ganti rugi harus diberikan oleh Pemkot Cilegon meskipun melakukan upaya banding.

“Kepada 241 penggugat sebenarnya gugatan dikabulkan dari Rp 800 ribu sampai Rp 400 ribu permeter persegi. Akan tetapi karena batas-batasnya telah hilang, Majelis Hakim merumuskan permanen Rp 800 ribu dikalikan jumlah luas bangunan dikalikan setengah. Non permanennya Rp 400 ribu dikalikan setengah,” ujarnya.

Kemudian ada dua bangunan milik penggugat yang mendapatkan ganti rugi berbeda. Juga dengan 239 penggugat lainnya. “239 penggugat itu mendapatkan ganti rugi sebanyak Rp 25 juta. Dan dua bangunan itu mendapatkan Rp 30 juta lebih,” katanya. (Riko Budi Santoso/rikosabita@gmail.com)