Berantas Korupsi di Banten, KPK Butuh Partisipasi Masyarakat

SERANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya sangat mengandalkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, KPK terus mendorong masyarakat membentuk komunitas antikorupsi guna mencegah terjadinya praktik korupsi, terutama di Provinsi Banten.

Hal itu terungkap pada diskusi tentang peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi, yang digelar Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Banten bekerja sama dengan KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Banten Bersih di Cafe House Of Salbai, Kota Serang, Kamis (30/8). “Kami mendorong masyarakat Banten membentuk komunitas antikorupsi yang kehadirannya bisa mencegah praktik korupsi,” kata Spesialis Kampanye Sosial Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, Ardiansyah Putra.

Menurut Ardiansyah, komunitas masyarakat antikorupsi diharapkan menyuarakan pesan-pesan pencegahan korupsi. Sebab, pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Banten, lanjutnya, menjadi fokus KPK mendorong masyarakatnya membentuk lebih banyak komunitas antikorupsi.

Dikatakan Ardiansyah, peran serta masyarakat sangat penting untuk dilibatkan dalam melakukan pemberantasan korupsi sehingga dapat mempersempit ruang gerak para koruptor untuk bermain. “KPK sadar peran serta masyarakat sangat tinggi, dan sekarang kami pun membentuk divisi komunitas dimana dengan melalui komunitas ini kita bisa menyebarkan gerakan-gerakan anti-korupsi ke seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, sedikitnya ada dua peran masyarakat sipil dalam memberantas korupsi. Pertama pemberantasan. Kedua, pencegahan. Dalam pemberantasan korupsi, masyarakat sipil berperan sebagai sumber informasi dan data. Publik menjadi pengawas dan pemantau para penegak hukum di Indonesia. Dalam tindak pencegahan, masyarakat sipil sebagai pendukung utama KPK dalam melaksanakan tugasnya. “Publik berperan serta dalam kerja-kerja KPK. Publik sebagai supporting utama,” jelasnya.

Kendati begitu, KPK juga sempat maping bersama ICW di Riau, Aceh, Banten, Sumatera Utara dan Papua Barat, masih ditemukan banyak komunitas antikorupsi yang fiktif. “Ini menjadi temuan yang menarik karena ternyata ada komunitas yang fiktif dan pake logo KPK yang tidak jelas. Sekarang komunitas yang bener bener itu bisa dihitung dengan jari, maka itu melalui kolaborasi seperti ini gerakan pencegahan korupsi bisa digaungkan,” ungkapnya.

Koordinator Banten Bersih Gufroni mengatakan, di Provinsi Banten kasus korupsi selama 4 tahun semakin tinggi jumlahnya. Tercatat ada 112 tersangka dan ini angka kasus paling besar. “Korupsi di Banten saat ini tidak hanya ditingkat elite, sudah menjalar ke tingkat desa dengan adanya dana desa banyak pekerjaan yang dikerjakan tidak transparan,” kata Gufroni.

Maka dari itu, kata Gufroni, jaringan komunitas dan masyarakat harus menjadikan korupsi musuh bersama, dengan ini peran masyarakat yang harus terus digalakan. “Pentingnya masyarakat untuk ikut andil dalam memberantas korupsi, tapi sekarang terlihat mati suri karena tidak sedikit masyarakat yang cari aman. Maka itu perlu adanya peningkatan dengan bersama-sama dengan komunitas untuk menggalakan suara anti korupsi,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, peran masyarakat sipil sangat penting untuk menekan ruang gerak para koruptor. Sebab saat ini para pejabat pemerintah di daerah sudah banyak yang menerapkan dinasti dalam menjalankan roda pemerintahan. “Jadi kita harus optimis dan aktif melakukan gerakan antikorupsi. Jadi jika ingin pemerintahan bersih dari korupsi, kelompok masyarakat sipil harus proaktif mengupayakan berbagai hal untuk menekan ruang gerak oknum koruptor di pemerintahan kita,” tegasnya.

Ia menambahkan, beberapa pos anggaran yang rawan untuk dikorupsi ternyata juga melibatkan organisasi masyarakat sipil. Adnan mencontohkan terkait kasus naiknya bantuan hibah dan bansos untuk organisasi-organisasi masyarakat menjelang pemilihan kepala daerah pada tahun 2011, yang terindikasi organisasi tersebut tidak sesuai, serta hanya dijadikan alat kampanye politik uang yang halus. “Hasil riset kami, dari 1.000 organisasi masyarakat sipil yang tercatat di Banten, hanya sekitar 10 sampai 15 saja yang menjalankan peran dan fungsinya. Ini menjadi catatan bagi kami di ICW,” ungkapnya. (Deni S/RBG)