Berbenturan Aturan, Desa Mekarbaru Gagal Ikut Pilkades Serentak

Ilustrasi

SERANG – Pemerintah Desa Mekarbaru, Kecamatan Petir, mendesak ikut serta pada pemilihan kepala desa (pilkades) tahun ini untuk menghindari jabatan penjabat sementara (Pjs) kepala desa (kades) berkepanjangan. Namun, keinginan itu dipastikan gagal karena terbentur aturan.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarbaru Abdul Hamid mengungkapkan, jabatan kepala Desa Mekarbaru akan berakhir pada Januari 2020. Namun, ia meminta desanya diikutsertakan pada penyelenggaraan pilkades serentak tahun ini daripada harus menunggu Pilkades Serentak 2021.

“Jabatan Pjs kades itu kan maksimal enam bulan. Sementara dari Januari (2020-red) sampai Pilkades 2021 waktunya lebih enam bulan. Kita enggak tahu nanti seperti apa ke depannya,” ujar Hamid kepada Radar Banten melalui sambungan telepon seluler, Rabu (14/8).

Lantaran itu, ia mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengikutsertakan desanya pada Pilkades Serentak 2019 agar jabatan kades Mekarbaru tidak kosong terlalu lama. “Ini juga sudah disepakati oleh bapak kepala desa, masyarakat juga sudah setuju,” klaimnya.

Kata Hamid, sebelumnya Desa Mekarbaru sudah pernah ditawarkan untuk ikut pilkades serentak tahun ini. Namun, hasil evaluasi DPMD akhirnya Desa Mekarbaru dihapuskan. “Ternyata enggak masuk daftar (Desa Mekarbaru ikut pilkades-red). Makanya, kita ajukan lagi sekarang,” terangnya.

Hamid mengaku, pihaknya sudah menggalang tanda tangan masyarakat untuk pengajuan pilkades serentak tahun ini, tinggal menunggu jawaban DPMD. “Mudah-mudahan DPMD mengerti keinginan kami,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Desa DPMD Kabupaten Serang Heni Suhaeri mengungkapkan, tahun ini ada 150 desa yang akan mengikuti pilkades serentak. Desa yang ikut pilkades merupakan desa yang masa jabatan kadesnya berakhir pada 2018-2019. “Keputusan ini sesuai hasil pembahasan dalam rapat yang dilaksanakan 15 Juli,” tegasnya.

Untuk Desa Mekarbaru yang habis masa pada 2020, pihaknya memastikan tidak bisa ikut serta pada pilkades tahun ini, tetapi Pilkades Serentak 2021. “Sementara ini belum ada perubahan hasil keputusan kemarin. Misalnya DPMD merubah atau meloloskan, maka kita menyalahi aturan,” jelasnya.

Kata Heni, ketidakikutsertaan Desa Mekarbaru sudah tertuang dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pilkades, di mana masa jabatan kades selama enam tahun dan tidak boleh dikurangi. Dengan demikian, kades yang habis masa jabatannya akan digantikan Pjs.

“Ini sama seperti kades yang habis masa jabatan tahun 2018. Mereka harus menunggu Pilkades 2019. Makanya, yang tahun 2020 juga harus nunggu tahun 2021,” pungkasnya. (jek/zai/ira)