Besok BPK Serahkan LHP Keuangan kepada Pemprov Banten, Disclaimer Lagikah?

0
570 views
Ilustrasi.

SERANG – Senin (30/5) besok Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Banten tahun anggaran 2015.

Informasi yang dihimpun, penyerahaan LHP terhadap LKPD Pemprov Banten tersebut akan diserahkan di ruang rapat paripurna DPRD Banten.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya. Menurutnya, Pemprov Banten optimistis akan mendapatkan opini yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Kalau dilihat dari proses penyelesaian, sepertinya tahun ini lebih baik. Kalah opini BPK-nya apa’ kita belum tahu. Kan Senin diserahkannya,” ujar Hudaya di kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten, Jumat (27/5/2016) lalu.

Informasi yang dihimpun Radar Banten Online, penyerahan LHP BPK akan dilakukan besok sekira pukul satu siang. Pada pemeriksaan tahun anggaran sebelumnya, BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) terhadap laporan keuangan Pemprov Banten. Bagi Gubernur Banten Rano Karno, tahun ini penentuan baginya untuk membuktikan kepemimpinannya setelah menggantikan Ratu Atut Chosiyah.

Dikutip dari laman BPK, ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Yaitu, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Sedang, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan selain dua jenis tersebut, termasuk disini adalah pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lain-lain.

BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse opinion).

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Adapun opini TW diberikan jika system pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.(Bayu)